Peneliti Pemerintahan

Pekerjaan sebagai peneliti pemerintahan melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait kebijakan dan kegiatan pemerintah.

Tugas utama meliputi melakukan riset, wawancara, dan observasi untuk mengumpulkan data yang relevan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan penulisan laporan dan membuat rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Peneliti pemerintahan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Peneliti Pemerintahan adalah seorang yang memiliki keahlian analisis yang baik, memiliki keingintahuan yang tinggi dalam hal kebijakan publik, dan memiliki kemampuan menyusun laporan yang komprehensif.

Mengingat kompleksitas masalah yang diteliti, seorang kandidat juga harus memiliki kecermatan dalam melakukan riset, memiliki kritis berpikir yang baik, dan mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim.

Jika kamu adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam melakukan riset, kurang dapat beradaptasi dengan rutinitas dan perubahan yang cepat, serta kurang memiliki kemampuan analitis yang baik, maka kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai peneliti pemerintahan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi peneliti pemerintahan adalah bahwa mereka hanya duduk di belakang meja. Namun, kenyataannya, mereka terlibat langsung dalam pengumpulan data dan analisis kebijakan.

Ekspektasi umum tentang peneliti pemerintahan adalah mereka selalu memiliki jawaban yang pasti. Namun, realitanya adalah mereka seringkali menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian dalam analisis mereka.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti konsultan kebijakan, adalah bahwa peneliti pemerintahan lebih fokus pada penelitian mandiri dan pengembangan kebijakan internal pemerintah, sedangkan konsultan kebijakan bekerja dengan berbagai klien eksternal.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Sosiologi
Ekonomi
Statistik
Administrasi Negara
Hukum
Antropologi
Komunikasi
Sejarah

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Intelijen Negara (BIN)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Badan Pusat Statistik (BPS)
Kementerian Agama
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Sosial
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Komunikasi dan Informatika