Pengamat Kebijakan Pertahanan Nasional

Pekerjaan sebagai pengamat kebijakan pertahanan nasional bertugas untuk menganalisis kebijakan dan strategi pertahanan nasional suatu negara.

Tanggung jawab utamanya meliputi mengumpulkan data, menyusun laporan, dan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang pertahanan nasional.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerjasama dengan institusi dan ahli lainnya untuk mendapatkan informasi terkini dan berpartisipasi dalam diskusi kebijakan pertahanan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengamat kebijakan pertahanan nasional?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Pengamat Kebijakan Pertahanan Nasional adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang politik dan pertahanan, analitis, dan memiliki kemampuan riset yang baik.

Mengingat kompleksitas topik yang akan ditinjau, seorang kandidat yang memiliki pengalaman dalam bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri akan menjadi nilai tambah yang besar.

Jika kamu memiliki minat yang rendah terhadap isu kebijakan pertahanan nasional dan kurang memiliki pengetahuan mendalam mengenai bidang ini, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi ekspektasi vs realita tentang pengamat kebijakan pertahanan nasional adalah bahwa mereka sering dianggap hanya sebagai penonton dan tidak memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, seorang pengamat kebijakan pertahanan nasional seharusnya memiliki pengaruh yang signifikan dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan pertahanan negara.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti analis intelijen, adalah bahwa pengamat kebijakan pertahanan nasional lebih fokus pada merumuskan dan menganalisis kebijakan pertahanan nasional secara keseluruhan, termasuk di dalamnya aspek kebijakan strategis, politik, teknologi, dan kepentingan nasional. Sementara itu, analis intelijen cenderung lebih fokus pada pengumpulan dan analisis data intelijen untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat operasional.

Salah satu miskonsepsi lainnya adalah bahwa pengamat kebijakan pertahanan nasional hanya terlibat dalam konteks militer atau strategis. Padahal, faktanya mereka juga harus memperhitungkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasional yang holistik dan berkelanjutan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Studi Keamanan Internasional
Hubungan Internasional
Kebijakan Publik
Ilmu Pertahanan
Administrasi Negara
Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri
Studi Strategi
Ilmu Komunikasi
Studi Keamanan Pangan dan Energi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Keamanan Laut (Bakamla)
TNI - Angkatan Darat
TNI - Angkatan Laut
TNI - Angkatan Udara
PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Pindad (Persero)
PT PAL Indonesia (Persero)
PT Dahana (Persero)