Pengembang Kebijakan Publik Internasional

Pekerjaan sebagai pengembang kebijakan publik internasional melibatkan penelitian, analisis, dan pembuatan rekomendasi kebijakan untuk isu-isu global.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data dan informasi terkait isu-isu global, menganalisis kebijakan yang ada, dan mengidentifikasi celah atau kebutuhan perubahan kebijakan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk membangun konsensus dalam pengembangan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengembang kebijakan publik internasional?

Orang yang cocok dengan pekerjaan sebagai pengembang kebijakan publik internasional adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu global yang kompleks dan memiliki kecakapan analitis yang tinggi dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

Selain itu, orang tersebut juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan internasional dan mampu bekerja secara kolaboratif dalam tim lintas budaya.

Jika kamu adalah seorang yang tidak memiliki minat atau pemahaman mendalam tentang isu-isu kebijakan publik internasional, maka kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Pengembang kebijakan publik internasional adalah bahwa pekerjaannya hanya terbatas pada membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan konteks dan dampaknya secara menyeluruh.

Ekspektasi terhadap profesi ini seringkali dianggap sebagai penyelesaian instan untuk masalah global, padahal kenyataannya proses pengembangan kebijakan itu kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti Diplomat adalah bahwa Pengembang kebijakan publik internasional lebih fokus pada merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam kerangka kerja internasional, sedangkan Diplomat lebih berfokus pada mempertahankan hubungan politik antara negara.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hubungan Internasional
Studi Pembangunan Internasional
Ekonomi Internasional
Kebijakan Publik
Politik Internasional
Diplomasi
Hukum Internasional
Studi Keamanan Internasional
Studi Asia Tenggara
Studi Eropa

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Badan Ekonomi Kreatif Indonesia
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia