Pengawas Kebijakan Kelautan

Pekerjaan sebagai pengawas kebijakan kelautan melibatkan pemantauan dan pengevaluasian kebijakan terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir.

Tugas utama mencakup analisis data, penyusunan laporan, dan pengumpulan informasi terkait kondisi ekosistem laut dan perikanan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah, institusi akademik, maupun masyarakat, untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengawas kebijakan kelautan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Pengawas Kebijakan Kelautan adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebijakan kelautan, memiliki kemampuan analisis yang baik, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi isu-isu kelautan.

Seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu lingkungan untuk dapat melakukan pengawasan dan perlindungan yang efektif terhadap sumber daya kelautan.

Jika kamu tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan laut, kurang memiliki pengetahuan tentang kebijakan kelautan, dan tidak mempunyai komitmen untuk melindungi sumber daya laut, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Pengawas Kebijakan Kelautan adalah mereka hanya bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kebijakan tanpa memiliki peran aktif dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Ekspektasi terhadap Pengawas Kebijakan Kelautan seringkali menganggap mereka akan berada di lapangan secara langsung, padahal sebagian besar tugas dilakukan di dalam ruangan melalui analisis, evaluasi, dan koordinasi.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Nelayan atau Ahli Kelautan, adalah Pengawas Kebijakan Kelautan lebih berfokus pada perumusan kebijakan, pemantauan pelaksanaan, dan pengkoordinasian berbagai pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya kelautan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kebijakan Kelautan dan Sumber Daya Kelautan
Ilmu Kelautan
Manajemen Sumber Daya Kelautan
Ilmu Pemerintahan
Hukum Kelautan
Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Studi Pembangunan Kelautan dan Pesisir
Geografi Kelautan
Administrasi Negara
Studi Kebijakan Publik, khususnya dalam bidang lingkungan dan kelautan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PT Pertamina EP Cepu
PT Pertamina Hulu Energi
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Indonesia Power
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Freeport Indonesia