Pengembang Kebijakan Hukum

Seorang pengembang kebijakan hukum bertugas untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap peraturan hukum yang ada.

Mereka juga bertanggung jawab untuk menyusun dan merancang kebijakan hukum yang memenuhi kebutuhan dan tujuan organisasi.

Selain itu, mereka juga harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku dan memberikan saran hukum kepada manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengembang kebijakan hukum?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Pengembang Kebijakan Hukum adalah seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem hukum, mampu menganalisis data dan informasi dengan baik, serta memiliki kemampuan berpikir analitis yang tinggi dan kreatif dalam menghasilkan kebijakan yang efektif.

Sebagai pengembang kebijakan hukum, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dinamis, dan dapat bekerja sama dalam tim untuk berdiskusi, berkolaborasi, serta mempengaruhi pembuat kebijakan lainnya.

Jika kamu tidak tertarik dengan analisis hukum yang mendalam, kurang memiliki keterampilan dalam memahami dan menyusun kebijakan, serta tidak memiliki ketekunan dalam melakukan riset dan penelitian, maka kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai pengembang kebijakan hukum.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang pengembang kebijakan hukum adalah bahwa pekerjaan mereka hanya melibatkan penelitian dan penulisan dokumen hukum, padahal dalam realitanya mereka juga terlibat dalam proses konsultasi dengan pihak terkait dan advokasi kebijakan.

Ekspektasi yang salah tentang pengembang kebijakan hukum adalah bahwa mereka memiliki kekuatan langsung untuk mengubah undang-undang, padahal tugas mereka lebih berfokus pada analisis kebijakan, memberikan saran kepada pembuat keputusan, dan membantu dalam proses pembentukan kebijakan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti pengacara hukum, adalah bahwa pengembang kebijakan hukum bekerja lebih pada tingkat kebijakan publik dan perencanaan strategis, sementara pengacara hukum lebih fokus pada kasus-kasus hukum dan mewakili klien di pengadilan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum
Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Studi Pembangunan
Ekonomi
Manajemen Publik
Sosiologi
Psikologi
Komunikasi
Ilmu Komputer

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kantor Pengacara Soemaco & Associates
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk