Pengembang Kebijakan Keamanan Nasional Di Lembaga Pemerintah

Pekerjaan di bidang pengembangan kebijakan keamanan nasional di lembaga pemerintah melibatkan analisis dan perumusan kebijakan keamanan nasional untuk melindungi kepentingan dan stabilitas negara.

Tugas utama meliputi penelitian, evaluasi, dan pemetaan potensi ancaman serta penyusunan strategi keamanan nasional yang efektif.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai lembaga dan stakeholder terkait untuk memastikan implementasi kebijakan keamanan nasional yang sesuai.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengembang kebijakan keamanan nasional di lembaga pemerintah?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Pengembang Kebijakan Keamanan Nasional di lembaga pemerintah adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah keamanan nasional, kemampuan analisis yang baik, dan keahlian dalam merumuskan kebijakan yang efektif dalam menghadapi tantangan keamanan.

Dalam posisi ini, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk memimpin tim kerja, serta kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan stakeholder dan menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.

Jika kamu tidak memiliki kecermatan analisis, ketelitian dalam merancang kebijakan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi: Pengembang kebijakan keamanan nasional diharapkan memiliki kekuasaan besar dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap keamanan negara. Realita: Pengembang kebijakan keamanan nasional lebih sering berperan sebagai pengumpul informasi dan penyusun rekomendasi, dengan keputusan akhir tetap ditentukan oleh pejabat pemerintah.

Perbedaan dengan profesi yang mirip: Pengembang kebijakan keamanan nasional berbeda dengan intelijen keamanan nasional. Pengembang kebijakan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, sementara intelijen bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi keamanan.

Ekspektasi: Pengembang kebijakan keamanan nasional dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang bidang keamanan nasional. Realita: Pengembang kebijakan keamanan nasional biasanya perlu memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu keamanan dan bekerja sama dengan berbagai stakeholders untuk mengembangkan kebijakan yang efektif.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Keamanan Internasional
Studi Keamanan
Ilmu Kedirgantaraan
Teknik Informatika
Teknik Elektro
Ilmu Komunikasi
Hukum Internasional
Sistem Informasi Keamanan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Pertahanan RI
Badan Intelijen Negara (BIN)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Badan Keamanan Laut (Bakamla)
Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin)
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)