Penyusun Kebijakan Pertanian Di Pemerintahan

Sebagai penyusun kebijakan pertanian di pemerintahan, tugas utama adalah mengidentifikasi masalah dan peluang di sektor pertanian untuk dikembangkan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan analisis kebijakan yang telah ada, melakukan riset dan perumusan kebijakan baru yang berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti petani, ahli pertanian, dan organisasi masyarakat, untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat mengatasi permasalahan dan mendorong pertumbuhan sektor pertanian.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penyusun kebijakan pertanian di pemerintahan?

Orang yang cocok untuk menjadi penyusun kebijakan pertanian di pemerintahan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sektor pertanian, termasuk kebijakan pertanian dan tren terkini dalam industri ini. Mereka juga harus memiliki kemampuan analitis yang kuat untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang efektif untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

Jika kamu kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang pertanian, kurang peka terhadap isu-isu lingkungan, dan sulit memahami dinamika politik, kemungkinan kamu tidak cocok sebagai penyusun kebijakan pertanian di pemerintahan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi: Penyusun kebijakan pertanian di pemerintahan akan memiliki solusi instan untuk semua masalah di sektor pertanian. Realita: Penyusun kebijakan pertanian bekerja melalui proses yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan memenuhi kebutuhan semua pihak terkait.

Ekspektasi: Penyusun kebijakan pertanian hanya fokus pada aspek teknis dan ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Realita: Penyusun kebijakan pertanian harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti keberlanjutan, keadilan sosial, dan konservasi sumber daya alam.

Perbedaan dengan profesi yang mirip: Penyusun kebijakan pertanian berbeda dengan petani atau agronom, karena pekerjaan mereka lebih bersifat administratif dan kebijakan, sementara petani atau agronom lebih fokus pada aspek praktis dan teknis dari produksi pertanian.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Agribisnis
Teknologi Pangan
Agronomi
Kehutanan
Ilmu Tanah
Manajemen Sumberdaya Alam
Ekonomi Pertanian
Statistik Pertanian
Hortikultura
Biologi Pertanian

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Pertanian
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Perusahaan agribisnis besar seperti PT SMART Tbk
Perusahaan pupuk seperti PT Pupuk Indonesia (Persero)
Perusahaan benih dan bibit seperti PT East West Seed Indonesia
Perusahaan pestisida dan insektisida seperti PT Syngenta Indonesia
Perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti PT Astra Agro Lestari Tbk
Perusahaan perikanan seperti PT Sumber Makmur Jaya
Asosiasi petani seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertanian seperti PT Perkebunan Nusantara III (Persero)