Perancang Kebijakan Sosial

Pekerjaan sebagai perancang kebijakan sosial melibatkan penelitian dan analisis pasar untuk mengidentifikasi masalah sosial yang perlu diatasi.

Tugas utama meliputi merancang kebijakan dan program sosial yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut, serta mengkaji dampaknya terhadap masyarakat.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerja sama dengan pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan dan memantau hasilnya.

Apa saya cocok bekerja sebagai Perancang Kebijakan Sosial?

Seorang yang cocok untuk pekerjaan Perancang Kebijakan Sosial adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial, mampu menganalisis data dan membuat keputusan yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, individu tersebut juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat dan mampu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jika kamu tidak memiliki minat dalam analisis kebijakan, kurang sensitif terhadap isu-isu sosial, dan tidak terbuka untuk berdiskusi dengan berbagai pihak, maka kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi tentang Perancang Kebijakan Sosial seringkali mengarah pada anggapan bahwa mereka mempunyai kekuasaan langsung dalam mengubah masalah sosial secara instan, padahal dalam realita, proses perancangan kebijakan sangat kompleks dan memerlukan waktu yang lama.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, Perancang Kebijakan Sosial lebih berfokus pada aspek kebijakan dan strategi untuk memecahkan masalah sosial, sedangkan pekerja sosial lebih banyak berinteraksi langsung dengan individu dan masyarakat yang terdampak langsung oleh masalah sosial tersebut.

Ekspektasi seringkali juga mencakup tugas-tugas yang sangat luas, seperti mengatasi semua permasalahan sosial sekaligus, sedangkan dalam realita, perancang kebijakan lebih memilih fokus pada topik tertentu untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Sosial dan Kebijakan Publik
Studi Pembangunan
Sosiologi
Psikologi Sosial
Antropologi Sosial
Politik dan Pemerintahan
Ekonomi Pembangunan
Komunikasi Sosial
Hukum dan Kebijakan Publik
Studi Gender dan Kebijakan Sosial

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Pertamina (Persero)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Total Bangun Persada Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk