Perwakilan Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai Perwakilan Kebijakan Publik melibatkan melakukan advokasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga legislatif.

Tugas utama meliputi menyusun strategi advokasi, mengikuti rapat dan diskusi terkait kebijakan publik, serta melakukan lobi kepada para pembuat kebijakan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan penelitian dan analisis terkait kebijakan yang sedang dibahas serta mengkomunikasikan pandangan dan rekomendasi kepada stakeholder terkait.

Apa saya cocok bekerja sebagai Perwakilan Kebijakan Publik?

Profil orang yang cocok untuk pekerjaan Perwakilan Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu-isu kebijakan publik, memiliki kemampuan analitis yang kuat, serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.

Kemampuan untuk membaca dan menganalisis kebijakan-kebijakan publik, serta kemampuan untuk mengomunikasikan informasi tersebut dengan jelas dan persuasif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya adalah kualitas yang sangat penting untuk menjadi seorang Perwakilan Kebijakan Publik yang sukses.

Seseorang yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau tidak memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap isu-isu publik, kemungkinan tidak cocok dengan pekerjaan sebagai Perwakilan Kebijakan Publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang Profesi Perwakilan Kebijakan Publik adalah bahwa pekerjaan ini hanya melibatkan berbicara di depan khalayak untuk mengamankan suara publik, padahal dalam realita, pekerjaan ini juga melibatkan riset mendalam, analisis kebijakan, dan negosiasi politik.

Banyak yang mengharapkan Perwakilan Kebijakan Publik dapat secara instan memberikan perubahan signifikan dalam sistem kebijakan, padahal dalam realita, perubahan tersebut membutuhkan proses yang kompleks dan kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama.

Perwakilan Kebijakan Publik seringkali disamakan dengan pekerjaan lobi, namun ada perbedaan mendasar di mana Perwakilan Kebijakan Publik bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan publik secara umum, sedangkan pekerjaan lobi lebih fokus pada mewakili kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Sosiologi
Hukum
Administrasi Negara
Studi Pembangunan
Kebijakan Publik
Komunikasi Politik
Ekonomi Pembangunan
Kajian Gender dan Kebijakan Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Perusahaan listrik PT PLN (Persero)
Perusahaan telekomunikasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan minyak dan gas bumi PT Pertamina (Persero)
Perusahaan transportasi PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Perusahaan industri PT Astra International Tbk
Perusahaan perbankan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perusahaan retailer PT Matahari Department Store Tbk
Perusahaan e-commerce PT Tokopedia
Perusahaan manufaktur PT Unilever Indonesia Tbk
Perusahaan teknologi PT Gojek Indonesia