Spesialis Kebijakan Publik Digital

Spesialis kebijakan publik digital bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang berkaitan dengan teknologi dan digitalisasi.

Tugas utama meliputi melakukan riset dan analisis untuk mengidentifikasi isu-isu dan tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil, dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan berkelanjutan dalam era digital.

Apa saya cocok bekerja sebagai Spesialis kebijakan publik digital?

Profil orang yang cocok untuk menjadi Spesialis Kebijakan Publik Digital adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi dan digitalisasi, serta memiliki keterampilan analitis yang kuat dalam menganalisis data dan tren terkait kebijakan publik digital.

Seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan, dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan politik yang berkaitan dengan dunia digital.

Jika kamu tidak tertarik dengan inovasi teknologi, tidak terampil dalam analisis data, dan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu kebijakan publik, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Sebagian masyarakat menganggap spesialis kebijakan publik digital secara eksklusif berkaitan dengan pengembangan teknologi, padahal sebenarnya juga melibatkan pemahaman mendalam tentang implikasi sosial, ekonomi, dan hukum dari kebijakan digital.

Ekspektasi terhadap seorang spesialis kebijakan publik digital seringkali dianggap sebagai "ahli segalanya" yang dapat memecahkan semua masalah terkait teknologi. Namun, dalam realita, mereka lebih fokus pada analisis kebijakan, regulasi, dan implementasi yang berkelanjutan.

Perbedaan utama dengan profesi yang mirip, seperti pengembang perangkat lunak atau ahli komputer, adalah bahwa spesialis kebijakan publik digital lebih berorientasi pada aspek kebijakan dan regulasi daripada pembuatan atau pengembangan teknologi itu sendiri.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Komunikasi
Sistem Informasi
Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Teknik Informatika
Manajemen Informatika
Public Policy
Cybersecurity
Analisis Kebijakan Publik
Ekonomi Pembangunan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bukalapak.com
PT Traveloka Indonesia
PT Tokopedia
PT Gojek Indonesia
PT Kompas Cyber Media (Kompas.com)
PT Lazada Indonesia.