Administrasi Kebijakan

Pekerjaan di bidang administrasi kebijakan melibatkan pengelolaan dan pemrosesan data kebijakan untuk keperluan administratif.

Tugas utama meliputi pengumpulan, verifikasi, dan penginputan data kebijakan dan perubahan kebijakan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan komunikasi dengan pihak terkait, seperti departemen kebijakan dan manajemen, untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan terimplementasi dengan baik dan terdokumentasi dengan benar.

Apa saya cocok bekerja sebagai Administrasi kebijakan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Administrasi Kebijakan adalah seorang yang analitis, memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik, dan mampu melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kebijakan yang ada.

Kemampuan komunikasi yang baik dan kepekaan terhadap perubahan sosial juga sangat dibutuhkan dalam pekerjaan Administrasi Kebijakan.

Jika kamu adalah seseorang yang tidak menyukai pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi, tidak tertib, dan tidak mampu mengikuti kebijakan dengan baik, maka kamu tidak cocok dengan pekerjaan administrasi kebijakan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Administrasi Kebijakan adalah bahwa pekerjaannya hanya berurusan dengan membuat kebijakan tanpa melibatkan aspek implementasi. Namun, dalam realita, administrasi kebijakan juga melibatkan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan yang ada.

Ekspektasi yang salah tentang profesi Administrasi Kebijakan adalah bahwa pekerjaannya hanya terbatas pada kebijakan pemerintah. Tetapi, dalam kenyataannya, administrator kebijakan juga dapat bekerja di sektor swasta, lembaga non-pemerintah, atau organisasi internasional, dimana mereka akan mempengaruhi kebijakan organisasi tersebut.

Perbedaan utama dengan profesi yang mirip seperti Manajemen Kebijakan adalah fokusnya. Administrasi Kebijakan berfokus pada perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, sedangkan Manajemen Kebijakan lebih menekankan pada mengelola implementasi kebijakan dengan fokus pada respon organisasi terhadap kebijakan tersebut.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Administrasi Publik
Hubungan Internasional
Ilmu Politik
Ekonomi Pembangunan
Sosiologi
Hukum
Komunikasi Politik
Ekonomi Politik
Studi Pembangunan
Studi Keamanan dan Konflik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Astra International Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT HM Sampoerna Tbk
PT Freeport Indonesia
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT XL Axiata Tbk