Ahli Ekonomi Sektor Publik

Pekerjaan sebagai ahli ekonomi sektor publik melibatkan analisis dan penelitian mengenai kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan sektor publik.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data, menghitung indikator ekonomi, dan membuat model untuk mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi pada sektor publik.

Pekerjaan ini juga melibatkan membuat rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, serta memantau dan menganalisis pelaksanaan kebijakan yang ada untuk memastikan efektivitasnya.

Apa saya cocok bekerja sebagai Ahli ekonomi sektor publik?

Orang yang cocok untuk pekerjaan sebagai ahli ekonomi sektor publik adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan ekonomi, analisis data, dan kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pihak yang berwenang.

Dalam pekerjaan ini, seorang ahli ekonomi sektor publik juga harus memiliki kemampuan analisis kebijakan publik yang kuat dan mampu bekerja secara kolaboratif dengan pihak lain untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Jika kamu tidak tertarik dengan kebijakan publik, tidak memiliki pengetahuan ekonomi yang mendalam, dan tidak memiliki kemampuan analisis data yang kuat, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi ahli ekonomi sektor publik adalah bahwa mereka hanya bertugas menghitung angka dan membuat kebijakan ekonomi tanpa memperhatikan realitas sosial dan politik yang ada.

Ekspektasi terhadap ahli ekonomi sektor publik seringkali melibatkan anggapan bahwa mereka dapat secara instan memperbaiki masalah ekonomi suatu negara, padahal kenyataannya membutuhkan proses yang kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti ahli ekonomi sektor swasta adalah bahwa ahli ekonomi sektor publik lebih berfokus pada pengembangan kebijakan ekonomi yang bersifat umum dan adil untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sementara sektor swasta lebih fokus pada pengambilan keputusan yang menguntungkan perusahaan atau individu tertentu.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ekonomi Pembangunan
Ekonomi Publik
Ekonomi Keuangan Publik
Studi Pembangunan
Administrasi Publik
Kebijakan Publik
Ekonomi Politik
Studi Kebijakan Publik
Ilmu Politik
Hukum dan Kebijakan Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Keuangan
Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Lembaga Kebijakan Keuangan Negara (LKKN)
Badan Pembina Keuangan Daerah (BPKD)
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI)
Bank Indonesia
Bank Pembangunan Daerah (BPD)