Ahli Kebijakan Publik Di Bidang Pertanian Dan Pangan

Seorang ahli kebijakan publik di bidang pertanian dan pangan bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian dan pangan.

Tugas utamanya meliputi analisis kebutuhan, penyusunan strategi, dan evaluasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pertanian dan pangan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti petani, perusahaan pangan, dan lembaga pemerintah, untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Ahli kebijakan publik di bidang pertanian dan pangan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Ahli Kebijakan Publik di bidang pertanian dan pangan adalah seseorang dengan pengetahuan yang luas dalam bidang pertanian dan pangan, memiliki kemampuan analisis yang kuat, serta memiliki kepekaan terhadap isu sosial dan ekonomi di sektor tersebut.

Sebagai ahli kebijakan publik, seseorang juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dapat mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, serta memiliki dedikasi yang tinggi dalam meningkatkan kebijakan dan program pemerintah dalam sektor pertanian dan pangan.

Jika kamu tidak memiliki latar belakang atau minat dalam bidang pertanian dan pangan, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai ahli kebijakan publik di bidang ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi ahli kebijakan publik di bidang pertanian dan pangan adalah bahwa pekerjaannya hanya sebatas membuat kebijakan tanpa memahami secara mendalam tentang masalah pertanian dan pangan.

Ekspektasi yang salah adalah menganggap bahwa ahli kebijakan publik di bidang pertanian dan pangan akan dapat menyelesaikan semua masalah di sektor tersebut secara instan, padahal proses pemecahan masalah yang kompleks membutuhkan waktu, riset, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Perbedaan dengan profesi terkait, seperti ahli pertanian atau ahli nutrisi, adalah bahwa ahli kebijakan publik lebih fokus pada aspek kebijakan dan regulasi, sedangkan profesi terkait lebih berkonsentrasi pada penelitian, pengembangan inovasi, dan implementasi langsung di lapangan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Agribisnis
Ilmu Pertanian
Teknologi Pangan
Studi Pembangunan
Sains Lingkungan
Ekonomi Pertanian
Kesehatan Masyarakat
Kebijakan Publik
Teknologi Pertanian
Ilmu Ekonomi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Pertanian
Badan Ketahanan Pangan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
BUMN Pertanian seperti PT Perkebunan Nusantara (Persero)
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Charoen Pokphand Indonesia
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Sinar Mas Agribusiness and Food
PT Astra Agro Lestari Tbk