Ahli Kebijakan Publik Di Bidang Kesehatan Reproduksi

Mengkaji dan menganalisis data serta kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mendukung pembuatan kebijakan publik yang efektif di bidang ini.

Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi.

Melakukan riset dan evaluasi program-program kesehatan reproduksi yang ada guna memperbaiki dan meningkatkan efektivitas serta keberlanjutannya.

Apa saya cocok bekerja sebagai Ahli kebijakan publik di bidang kesehatan reproduksi?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Ahli kebijakan publik di bidang kesehatan reproduksi adalah seorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan publik kesehatan dan juga paham mengenai masalah dan tantangan dalam kesehatan reproduksi.

Mereka perlu memiliki kemampuan analisis yang kuat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan pemecahan masalah yang relevan, serta kemampuan komunikasi dan advokasi yang baik untuk mempengaruhi kebijakan publik yang berkelanjutan dan berdampak pada kesehatan reproduksi.

Jika kamu tidak memiliki minat yang tinggi terhadap isu-isu kesehatan reproduksi dan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi ahli kebijakan publik di bidang kesehatan reproduksi adalah bahwa pekerjaannya hanya sebatas memberikan sosialisasi dan informasi tentang kesehatan reproduksi, padahal sebenarnya mereka juga terlibat dalam penyusunan kebijakan dan pemantauan implementasinya.

Harapan yang tak realistis terhadap ahli kebijakan publik di bidang kesehatan reproduksi adalah bahwa mereka dapat menciptakan perubahan yang terjadi secara cepat dan dramatis, padahal dalam kenyataannya perubahan kebijakan adalah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama.

Perbedaan antara ahli kebijakan publik di bidang kesehatan reproduksi dengan profesi yang mirip, seperti konselor kesehatan reproduksi, adalah bahwa pekerjaan ahli kebijakan lebih fokus pada pengembangan kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi bidang kesehatan reproduksi secara luas, sementara konselor kesehatan reproduksi lebih fokus pada memberikan bimbingan dan dukungan individu terkait isu kesehatan reproduksi.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kebijakan Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana
Studi Gender
Kajian Pembangunan
Pengembangan Masyarakat
Kajian Keamanan Kesehatan
Ekonomi Kesehatan
Hukum Kesehatan
Studi Sosial dan Kebijakan Publik.

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Yayasan Kesehatan Perempuan Indonesia (YKP)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (PUSLITBANG KB & KSR)
Rumah Sakit Khusus Kesehatan Ibu dan Anak (RSKIA)
Universitas Indonesia - Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM UI)
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
United Nations Population Fund (UNFPA)
Pusat Pengembangan Kebijakan Publik (P2KP)
Rumah Sakit Umum Khusus Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (RSKKR KB)