Ahli Kebijakan Publik Di Bidang Pembangunan Sosial

Sebagai ahli kebijakan publik di bidang pembangunan sosial, tugas utama adalah melakukan analisis kebijakan serta merancang strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan pengumpulan data dan informasi terkait kondisi sosial yang ada, serta melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah diimplementasikan.

Selain itu, juga bekerja sama dengan pihak terkait seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk merancang dan mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada.

Apa saya cocok bekerja sebagai Ahli kebijakan publik di bidang pembangunan sosial?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Ahli Kebijakan Publik di bidang Pembangunan Sosial adalah seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu sosial dan kebijakan publik, serta memiliki keterampilan analitis yang kuat dalam menganalisis data sosial dan merancang program pembangunan yang efektif.

Kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kolaboratif, dan dapat bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan sosial yang berkelanjutan.

Jika kamu tidak memiliki minat mendalam dalam bidang kebijakan publik, sulit untuk bekerja dengan data yang kompleks, dan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beragam, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang ahli kebijakan publik di bidang pembangunan sosial adalah bahwa mereka hanya perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah sosial, tanpa mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika yang ada di masyarakat.

Ekspektasi terhadap profesi ini seringkali berfokus pada kemampuan ahli kebijakan publik untuk menciptakan perubahan sosial yang cepat dan signifikan, sedangkan realita di lapangan seringkali melibatkan proses panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan tantangan yang kompleks.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti ahli ekonomi pembangunan, adalah bahwa ahli kebijakan publik di bidang pembangunan sosial lebih fokus pada aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan ahli ekonomi pembangunan lebih fokus pada aspek ekonomi dan pertumbuhan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Studi Pembangunan
Ilmu Sosial dan Kebijakan Publik
Sosiologi
Ekonomi Pembangunan
Pendidikan Kebijakan Publik
Antropologi
Hukum
Hubungan Internasional
Manajemen Sumber Daya Manusia
Psikologi Sosial

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Sosial Republik Indonesia
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Badan Pelaksana Penyuluhan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BLKPSDM)
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Perusahaan Listrik Negara (PLN)
PT Perusahaan Gas Negara (PGN)
PT Angkasa Pura I (Persero)