Analis Kebijakan Pembangunan

Pekerjaan sebagai Analis Kebijakan Pembangunan melibatkan analisis dan evaluasi kebijakan pemerintah dalam sektor pembangunan.

Tugas utama meliputi penyusunan dan perumusan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang sudah ada.

Apa saya cocok bekerja sebagai Analis Kebijakan Pembangunan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Analis Kebijakan Pembangunan adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ekonomi dan kebijakan publik, serta mampu menganalisis data dengan baik, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif.

Dalam pekerjaan ini, seorang analis kebijakan pembangunan juga harus memiliki kemampuan presentasi yang baik dan kemampuan kerja sama yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat membantu dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Jika kamu tidak memiliki ketertarikan dalam menganalisis kebijakan pembangunan, kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai Analis Kebijakan Pembangunan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Analis Kebijakan Pembangunan adalah bahwa pekerjaannya hanya sebatas menyusun kebijakan tanpa melakukan tindakan nyata dalam pembangunan.

Ekspektasi yang salah tentang profesi tersebut adalah bahwa mereka hanya perlu menemukan solusi tunggal yang dapat memecahkan semua masalah pembangunan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Konsultan Pembangunan, adalah bahwa Analis Kebijakan Pembangunan berfokus pada penyusunan kebijakan yang mendukung pembangunan jangka panjang, sementara Konsultan Pembangunan lebih fokus pada memberikan saran praktis dan solusi dalam pembangunan proyek tertentu.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Ekonomi
Studi Pembangunan
Kebijakan Publik
Sosiologi
Ilmu Politik
Ilmu Administrasi Publik
Hubungan Internasional
Teknik Industri
Statistika
Geografi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian PPN/Bappenas
Badan Pusat Statistik (BPS)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Publik (P3KP)
Konsultan Manajemen dan Pengembangan Organisasi
Lembaga riset dan pengembangan
Lembaga Pemantapan dan Pembinaan Pertahanan Nasional (LPPPN)
Lembaga-lembaga Riset Pemikiran Strategis
Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM)
Bank Indonesia.