Anggota DPR / DPD

Seorang anggota DPR/DPD bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan mempengaruhi kebijakan yang berhubungan dengan negara dan masyarakat.

Pekerjaan ini melibatkan partisipasi aktif dalam rapat-rapat, diskusi, dan pembahasan yang bertujuan untuk mencapai solusi terbaik untuk masalah-masalah yang ada di negara.

Selain itu, anggota DPR/DPD juga diharapkan untuk mewakili dan menjaga kepentingan konstituen mereka serta membangun hubungan yang baik dengan partai politik dan anggota parlemen lainnya.

Apa saya cocok bekerja sebagai Anggota DPR / DPD?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Anggota DPR / DPD adalah seorang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelayanan masyarakat, memiliki pemahaman yang baik tentang politik dan hukum, serta memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan bernegosiasi.

Sebagai wakil rakyat, seorang anggota DPR / DPD juga perlu memiliki integritas yang tinggi, mampu bekerja keras, dan memiliki kemampuan analisis yang tajam dalam mengambil keputusan yang akan berdampak pada kepentingan masyarakat.

Jika kamu tidak tertarik dengan politik atau tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemungkinan kamu tidak cocok menjadi seorang anggota DPR/DPD.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang anggota DPR/DPD adalah bahwa mereka hanya duduk, bicara, dan mengambil keputusan tanpa melakukan tindakan nyata. Padahal, pekerjaan mereka melibatkan legislasi, perumusan kebijakan, dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara aktif.

Ekspektasi yang salah tentang anggota DPR/DPD adalah bahwa mereka hanya bekerja saat sedang sidang parlemen. Kenyataannya, mereka juga memiliki tugas di wilayah pemilihannya seperti melakukan kunjungan kerja, menghadiri rapat di daerah pemilihan, dan menjembatani antara kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti pengacara atau eksekutif perusahaan, adalah bahwa anggota DPR/DPD memiliki tanggung jawab publik yang lebih besar. Mereka harus menjaga integritas, mewakili kepentingan masyarakat, dan bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hukum
Hubungan Internasional
Ekonomi Pembangunan
Komunikasi Politik
Sosiologi
Administrasi Negara
Pendidikan Kewarganegaraan
Public Policy
Studi Kebijakan Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Pertamina (Persero)
PT PLN (Persero)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Adaro Energy Tbk