Asisten Penelitian Hukum

Pekerjaan sebagai asisten penelitian hukum melibatkan membantu peneliti dalam melakukan riset hukum dan analisis data.

Tugas utama meliputi mengumpulkan dan menganalisis data hukum, membantu dalam menulis laporan penelitian, dan menyusun bibliografi yang diperlukan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerjasama dengan tim peneliti dan mengikuti arahan dari peneliti utama untuk memastikan kelancaran proses penelitian hukum.

Apa saya cocok bekerja sebagai Asisten penelitian hukum?

Seorang yang cocok untuk pekerjaan sebagai asisten penelitian hukum adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan memiliki kemampuan analitis yang baik.

Selain itu, seorang kandidat juga harus memiliki keterampilan penelitian yang kuat dan dapat bekerja secara mandiri dengan tenggat waktu yang ketat.

Jika kamu tidak memiliki minat dan pemahaman yang cukup dalam bidang hukum, kamu tidak akan cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi asisten penelitian hukum adalah bahwa mereka hanya bertugas untuk membantu dalam tugas administratif, padahal sebenarnya mereka juga terlibat dalam proses riset dan analisis hukum.

Ekspektasi yang berbeda dengan realita adalah bahwa banyak yang menganggap profesi asisten penelitian hukum hanya berhubungan dengan penulisan, padahal mereka juga harus memiliki kemampuan analisis yang kuat.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti paralegal, adalah bahwa asisten penelitian hukum lebih berfokus pada riset dan penelitian, sedangkan paralegal lebih berhubungan dengan kegiatan administratif dan persiapan kasus.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum
Ilmu Politik
Studi Internasional
Sosiologi
Antropologi
Ekonomi
Sejarah
Studi Pemerintahan
Komunikasi
Psikologi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Universitas Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Lembaga Negara Komisi Hukum Nasional (KHN)
Konsultan Hukum baik perorangan maupun kantor hukum
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang hukum
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang hukum
Kantor notaris dan kantor pengacara