Evaluasi Kebijakan Publik

Pekerjaan dalam evaluasi kebijakan publik melibatkan analisis dan penilaian terhadap kebijakan yang telah diterapkan.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data, mengidentifikasi indikator kinerja, dan menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan penyusunan laporan evaluasi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

Apa saya cocok bekerja sebagai Evaluasi Kebijakan Publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Evaluasi Kebijakan Publik adalah seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang proses kebijakan publik, mampu menganalisis data secara kritis, dan memiliki kemampuan penelitian yang baik.

Selain itu, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk dapat mengartikulasikan hasil evaluasi kebijakan secara jelas dan persuasif kepada pemangku kepentingan.

Jika kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik, kurang mampu dalam analisis kebijakan, dan tidak memiliki ketrampilan dalam mempengaruhi keputusan politik, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang evaluasi kebijakan publik adalah bahwa profesi ini hanya berkaitan dengan analisis angka dan statistik, padahal sebenarnya melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks kebijakan dan dampaknya pada masyarakat.

Ekspektasi yang tidak realistis terhadap evaluasi kebijakan publik adalah mengharapkan hasil instan dan solusi yang langsung terlihat. Padahal, proses evaluasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan merumuskan rekomendasi.

Evaluasi kebijakan publik memiliki perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti peneliti kebijakan, dimana evaluasi lebih fokus pada mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang telah diterapkan, sedangkan peneliti kebijakan lebih banyak berkaitan dengan melakukan penelitian untuk mengidentifikasi solusi kebijakan potensial.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kebijakan Publik
Studi Pembangunan
Administrasi Publik
Hubungan Internasional
Sosiologi
Ekonomi
Politik
Hukum
Antropologi
Manajemen Sumber Daya Manusia

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Kementerian Negara/Lembaga yang terkait dengan perumusan kebijakan publik
Lembaga riset dan konsultan kebijakan publik
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Kementerian Keuangan
Lembaga pemantau pelaksanaan kebijakan publik (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi - KPK)
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
Lembaga survei dan penelitian kebijakan publik
Universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang fokus pada penelitian kebijakan publik
Perusahaan konsultan manajemen dan kebijakan publik.