Koordinator Riset Di Lembaga Kebijakan Publik

Sebagai koordinator riset di lembaga kebijakan publik, tugas utama meliputi merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan kegiatan riset terkait isu-isu kebijakan publik.

Pekerjaan ini melibatkan pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan laporan dan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan pada temuan riset.

Selain itu, koordinator riset juga harus berkoordinasi dengan tim riset lainnya, melakukan presentasi hasil riset kepada pihak terkait, serta menghubungkan riset dengan proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

Apa saya cocok bekerja sebagai Koordinator riset di lembaga kebijakan publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan koordinator riset di lembaga kebijakan publik adalah seorang yang memiliki keahlian analisis yang kuat, kemampuan mengelola proyek dengan baik, dan berpengalaman dalam melakukan penelitian kebijakan.

Seorang kandidat juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial dan politik, serta kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan hasil penelitian secara jelas dan persuasif.

Jika kamu memiliki sedikit minat dalam analisis data, kurang pengalaman dalam riset kebijakan publik, dan tidak suka bekerja dengan banyak pemangku kepentingan, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang koordinator riset di lembaga kebijakan publik adalah bahwa pekerjaannya hanya sebatas mengumpulkan data. Namun, dalam realitanya, mereka juga bertugas menganalisis data dan merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset.

Ekspektasi umum mengenai koordinator riset di lembaga kebijakan publik adalah bahwa mereka akan bekerja lebih banyak dengan pemerintah. Namun, pada kenyataannya, mereka juga bisa bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian, dan sektor swasta.

Perbedaan antara koordinator riset di lembaga kebijakan publik dengan profesi yang mirip seperti analis kebijakan adalah bahwa koordinator riset cenderung lebih fokus pada aspek riset dan analisis data, sementara analis kebijakan lebih fokus pada penilaian kebijakan dan perumusan solusi kebijakan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Ekonomi
Hubungan Internasional
Sosiologi
Studi Pembangunan
Hukum
Ilmu Komunikasi
Statistik
Antropologi
Studi Kebijakan Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Publik (LP3P)
Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP)
Lembaga Kebijakan Publik dan Analisis (LKPA)
Yayasan Kajian Kebijakan Publik (YKKP)
Center for Policy and Implementation Studies (CEPIS)
Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM)
Indonesia Public Policy Centre (IPPC)
Indonesian Institute for Policy Analysis and Research (INSPAR)
Indonesian Institute for Governance Studies (IGGS)
Research Center for Policy and Governance (RCPG)