Kepala Bagian Hukum Keluarga Di Instansi Pemerintah

Pekerjaan sebagai Kepala Bagian Hukum Keluarga di instansi pemerintah melibatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Tugas utama meliputi memimpin tim hukum keluarga, mengawasi proses pengadilan dan mediasi, serta memberikan nasihat dan konsultasi hukum kepada masyarakat terkait permasalahan keluarga.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Dinas Sosial, Polisi, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah keluarga.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala Bagian Hukum Keluarga di instansi pemerintah?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Kepala Bagian Hukum Keluarga di instansi pemerintah adalah seorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum keluarga, pengalaman yang relevan dalam menangani kasus-kasus keluarga, serta kemampuan kepemimpinan yang baik untuk mengelola tim. Berkomunikasi dengan baik dan memiliki empati terhadap masyarakat juga akan menjadi nilai tambah dalam pekerjaan ini.

Jika kamu tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hukum keluarga, kurang sensitif terhadap kebutuhan keluarga, dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik dalam memberikan penyelesaian masalah keluarga, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang Kepala Bagian Hukum Keluarga di instansi pemerintah adalah bahwa tugas mereka hanya terbatas pada mengurus perceraian. Padahal, tugas mereka meliputi juga penanganan permasalahan hukum yang terkait dengan anak, pewarisan, adopsi, dan aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan keluarga.

Ekspektasi miskonsepsi lainnya adalah bahwa Kepala Bagian Hukum Keluarga di instansi pemerintah hanya bekerja dalam ruangan dan tidak terlibat langsung dengan masyarakat. Namun, realitanya mereka sering kali melakukan kunjungan ke rumah, mediasi, dan memberikan konsultasi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti advokat keluarga adalah bahwa Kepala Bagian Hukum Keluarga bekerja di instansi pemerintah dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Sementara advokat keluarga bekerja secara mandiri dan biasanya mengenakan biaya jasa hukum kepada klien mereka.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum Keluarga
Hukum Perdata
Ilmu Hukum
Psikologi
Sosiologi
Pendidikan Konseling
Pendidikan Sosial
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kriminologi
Kesejahteraan Sosial

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Sosial Republik Indonesia
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Agama Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Biro Hukum Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Lembaga Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (LPDP)