Peneliti Kebijakan Hukum Kesehatan Di Lembaga Pemerintah

Sebagai peneliti kebijakan hukum kesehatan di lembaga pemerintah, tugas utama meliputi analisis dan evaluasi kebijakan kesehatan yang berlaku.

Selain itu, juga melakukan penelitian dan mengumpulkan data terkait isu-isu hukum kesehatan untuk mendukung perumusan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, seperti ahli hukum, ahli kesehatan, dan perwakilan masyarakat dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat mempengaruhi sistem kesehatan secara positif.

Apa saya cocok bekerja sebagai Peneliti kebijakan hukum kesehatan di lembaga pemerintah?

Orang yang cocok untuk posisi peneliti kebijakan hukum kesehatan di lembaga pemerintah adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum, memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum kesehatan, serta mampu melakukan analisis kebijakan yang komprehensif.

Lebih lanjut, seorang peneliti kebijakan hukum kesehatan juga harus memiliki keterampilan penelitian yang kuat, mampu bekerja secara mandiri, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan pihak-pihak terkait.

Seseorang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang tidak memiliki keahlian analitis yang kuat dan tidak tertarik dalam mempelajari dan menganalisis data yang rumit.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi: Seorang peneliti kebijakan hukum kesehatan di lembaga pemerintah hanya bekerja di meja dan tidak terlibat langsung dalam implementasi kebijakan kesehatan.

Ekspektasi vs Realita: Ekspektasi bahwa peneliti kebijakan hukum kesehatan akan secara langsung mempengaruhi perubahan kebijakan saat realitanya mereka lebih fokus pada analisis dan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip: Perbedaan utama antara peneliti kebijakan hukum kesehatan dengan praktisi hukum kesehatan adalah bahwa peneliti lebih fokus pada analisis dan pengembangan kebijakan daripada memberikan nasihat hukum langsung.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Hukum
Kebijakan Publik
Kriminologi
Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Kesehatan Masyarakat
Sosiologi
Ekonomi
Hubungan Internasional
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan
Badan Pengawas Kefarmasian dan Makanan (BPOM)
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Pengawas Obat dan Makanan Veteriner (BPOMVET)
Badan Pengawas Obat dan Makanan Kosmetik (BPOMKos)
Badan Pusat Statistik (BPS)