Kepala Bagian Perumusan Kebijakan Pembangunan

Pekerjaan sebagai Kepala Bagian Perumusan Kebijakan Pembangunan melibatkan merumuskan kebijakan-kebijakan penting untuk pembangunan suatu daerah atau negara.

Tugas utama meliputi melakukan analisis dan penelitian mendalam terhadap berbagai isu pembangunan yang ada, serta merencanakan kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala bagian perumusan kebijakan pembangunan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Kepala Bagian Perumusan Kebijakan Pembangunan adalah seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan pembangunan, memiliki kemampuan analisis yang baik, dan mampu mengambil keputusan strategis yang tepat.

Dalam pekerjaan ini, seorang kandidat juga perlu memiliki kepemimpinan yang kuat, kemampuan berkomunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan.

Jika kamu adalah seorang yang tidak berpikir strategis, tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan publik, dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Kepala Bagian Perumusan Kebijakan Pembangunan adalah bahwa tugasnya hanya sebatas merumuskan kebijakan tanpa melibatkan implementasi. Realitanya, mereka juga terlibat dalam memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut.

Ekspektasi salah tentang profesi ini adalah bahwa Kepala Bagian Perumusan Kebijakan Pembangunan dapat dengan cepat menciptakan perubahan besar dalam pembangunan. Namun, realitanya, proses perumusan kebijakan membutuhkan waktu yang panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Konsultan Kebijakan Pembangunan, adalah bahwa Kepala Bagian Perumusan Kebijakan Pembangunan biasanya merupakan bagian dari instansi pemerintah atau lembaga penyusun kebijakan yang bersifat permanen, sedangkan konsultan kebijakan pembangunan merupakan pihak eksternal yang biasanya dipekerjakan dalam proyek-proyek tertentu.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Ekonomi
Studi Pembangunan
Ilmu Politik
Studi Pembangunan Daerah
Sosiologi
Hubungan Internasional
Administrasi Publik
Pemerintahan dan Kebijakan Publik
Studi Keamanan dan Strategi Nasional
Ilmu Sosial dan Kebijakan Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)
Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
PT PLN (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk