Kepala Biro Analisis Kebijakan

Pekerjaan sebagai Kepala Biro Analisis Kebijakan melibatkan analisis kebijakan dan pengembangan strategi untuk mendukung keputusan yang diambil oleh pimpinan.

Tugas utama meliputi melakukan penelitian mendalam, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun laporan dan rekomendasi kebijakan.

Selain itu, sebagai Kepala Biro, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan tim analis dan berkolaborasi dengan pihak terkait lainnya, seperti pemerintah dan lembaga lain, untuk menyusun kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala Biro Analisis Kebijakan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Kepala Biro Analisis Kebijakan adalah seseorang yang memiliki kemampuan analisis yang kuat, memiliki pengetahuan yang luas tentang kebijakan publik, dan mampu melakukan riset yang mendalam.

Dalam posisi ini, seseorang juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, dapat berkomunikasi secara efektif, dan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Seorang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah orang yang kurang analitis, kurang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan publik, dan kurang mampu berpikir strategis.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi pertama tentang profesi Kepala Biro Analisis Kebijakan adalah ekspektasinya bahwa mereka hanya akan fokus pada analisis data tanpa perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Realitanya, Kepala Biro Analisis Kebijakan juga harus aktif berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang mereka lakukan.

Miskonsepsi kedua adalah menganggap bahwa Kepala Biro Analisis Kebijakan hanya bekerja di lingkup pemerintahan. Padahal, mereka dapat bekerja di berbagai sektor, termasuk industri swasta, LSM, atau lembaga riset.

Perbedaan utama antara profesi Kepala Biro Analisis Kebijakan dan profesi yang mirip seperti analis kebijakan atau konsultan kebijakan adalah tingkat tanggung jawabnya. Kepala Biro Analisis Kebijakan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinasi pekerjaan tim analis kebijakan, sementara analis kebijakan atau konsultan kebijakan lebih fokus pada pelaksanaan analisis dan memberikan rekomendasi.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Ekonomi
Studi Pembangunan
Ilmu Politik
Administrasi Negara
Studi Kebijakan Publik
Hubungan Internasional
Sosiologi
Statistik
Komunikasi
Hukum

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Astra International Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia (BCA) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk
PT Telkom Indonesia Tbk
PT Pertamina (Persero)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT PLN (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk