Sebagai Kepala Departemen Kebijakan Publik, tugas utama adalah merumuskan kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat.
Pekerjaan ini melibatkan pengumpulan data dan informasi, analisis kebutuhan masyarakat, serta riset untuk menyusun kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, Kepala Departemen Kebijakan Publik juga bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan stakeholder terkait, guna memastikan implementasi kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan kepala departemen kebijakan publik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan publik, memiliki keterampilan analitis yang kuat, dan mampu berkomunikasi dengan baik.
Sebagai pemimpin departemen, seorang kepala departemen kebijakan publik juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dan mampu mengelola tim dengan efektif.
Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebijakan publik, tidak memiliki keterampilan analisis yang baik, dan menghindari situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan tegas.
Ekspektasi umum tentang profesi Kepala departemen kebijakan publik sering kali menganggap mereka memiliki kekuasaan absolut dalam menentukan kebijakan publik negara, padahal sebenarnya mereka bekerja dalam batasan dan kerangka kerja yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait.
Realita profesi Kepala departemen kebijakan publik sering kali melibatkan proses yang kompleks, meliputi analisis kebijakan, konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan negosiasi dengan pihak-pihak terkait. Tidak jarang juga mereka harus berhadapan dengan adanya intervensi politik atau tekanan dari luar yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti pengambil kebijakan publik atau analis kebijakan adalah bahwa Kepala departemen kebijakan publik memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan memegang peran kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan publik serta mengelola departemen yang terkait. Mereka juga bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.