Peneliti Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai peneliti kebijakan publik melibatkan analisis dan penelitian terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data, menganalisis kebijakan yang ada, dan menyusun laporan atau rekomendasi kebijakan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan publik yang sedang dipelajari.

Apa saya cocok bekerja sebagai Peneliti kebijakan publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Peneliti Kebijakan Publik adalah seorang yang memiliki keahlian dalam analisis data, kemampuan penelitian yang baik, dan pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial dan politik.

Memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, kemampuan menganalisis kebijakan publik dengan objektif, dan kemampuan menjalankan proyek penelitian secara mandiri juga merupakan kualitas yang penting untuk menjadi peneliti kebijakan publik yang sukses.

Jika kamu adalah seseorang yang tidak tertarik dalam analisis data, tidak memiliki keinginan untuk memahami isu-isu masyarakat yang kompleks, dan tidak memiliki kemampuan dalam menulis laporan yang komprehensif, kamu mungkin tidak cocok dengan pekerjaan sebagai seorang peneliti kebijakan publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang peneliti kebijakan publik adalah bahwa mereka hanya duduk di belakang meja dan melakukan penelitian tanpa ada kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan. Namun, realitanya, peneliti kebijakan publik terlibat secara aktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada analisis data dan bukti ilmiah.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti analis kebijakan, adalah bahwa peneliti kebijakan publik cenderung melakukan penelitian yang lebih mendalam dan fokus pada aspek kebijakan publik secara umum, sementara analis kebijakan lebih berfokus pada analisis kebijakan spesifik dan implementasinya.

Ekspektasi terhadap peneliti kebijakan publik seringkali menuju pada pemahaman bahwa mereka akan langsung mengubah kebijakan publik. Namun, realitanya, mereka berperan sebagai pendukung penting dalam merumuskan kebijakan yang berdasarkan bukti dan rekomendasi mereka.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Ekonomi
Sosiologi
Hubungan Internasional
Psikologi Sosial
Statistik
Hukum
Kebijakan Sosial dan Lingkungan
Ilmu Komunikasi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pusat Kajian Kebijakan Publik Indonesia (PK2PI)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Yayasan Indonesia untuk Kabupaten Sejahtera (YIKS)
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia
Perusahaan riset terkait yang mengerjakan proyek atau kajian kebijakan publik