Koordinator Evaluasi Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai Koordinator Evaluasi Kebijakan Publik melibatkan analisis dan evaluasi kebijakan publik yang telah diimplementasikan.

Tugas utama meliputi pengumpulan data, penyusunan metodologi evaluasi, dan analisis terhadap dampak kebijakan publik yang telah diterapkan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemangku kepentingan dan ahli kebijakan, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam proses evaluasi.

Apa saya cocok bekerja sebagai Koordinator Evaluasi Kebijakan Publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Koordinator Evaluasi Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses kebijakan publik, analitis, mampu mengumpulkan dan menganalisis data dengan baik.

Disamping itu, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta mampu bekerja dengan lintas sektor dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Jika kamu tidak memiliki kemampuan analitis yang kuat dan tidak suka bekerja dengan data dan informasi yang rumit, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang Koordinator Evaluasi Kebijakan Publik adalah bahwa mereka hanya melakukan penilaian kebijakan saja, padahal sebenarnya mereka juga bertanggung jawab dalam merumuskan rekomendasi perbaikan atau perubahan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.

Miskonsepsi lainnya adalah bahwa Koordinator Evaluasi Kebijakan Publik tidak perlu memiliki pemahaman mendalam tentang bidang kebijakan yang dievaluasi. Padahal, untuk dapat melakukan evaluasi yang akurat, seorang koordinator harus memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan yang sedang dievaluasi.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Analis Kebijakan Publik, adalah bahwa Koordinator Evaluasi Kebijakan Publik lebih memiliki peran yang lebih strategis dan melibatkan lebih banyak koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses evaluasi kebijakan, sementara Analis Kebijakan Publik cenderung lebih fokus pada analisis data dan penerapan kebijakan tersebut.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Administrasi Negara
Ilmu Pemerintahan
Ilmu Komunikasi
Studi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Sosiologi
Hubungan Internasional
Hukum Tata Negara
Public Policy
Studi Kebijakan Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian/Lembaga Pemerintah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada kebijakan publik
Perusahaan Konsultan Manajemen dan Kebijakan Publik
Organisasi internasional yang beroperasi di Indonesia
Perusahaan riset dan konsultan kebijakan
Perusahaan pengembang infrastruktur
Perusahaan manufaktur dengan dampak lingkungan yang signifikan
Perusahaan energi terbarukan
Perusahaan telekomunikasi dan teknologi dengan layanan publik