Analis Risiko Kebijakan Publik

Sebagai analis risiko kebijakan publik, pekerjaan ini melibatkan analisis mendalam tentang potensi risiko yang terkait dengan kebijakan publik yang diimplementasikan.

Tugas utama termasuk mengidentifikasi risiko potensial, melakukan evaluasi dampak dan probabilitas kejadiannya, serta mengembangkan strategi mitigasi risiko.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait, seperti pemerintah dan masyarakat, untuk memastikan kebijakan publik yang diambil meminimalkan risiko dan memberikan manfaat yang optimal.

Apa saya cocok bekerja sebagai Analis risiko kebijakan publik?

Seorang yang cocok dengan pekerjaan sebagai Analis Risiko Kebijakan Publik harus memiliki pemahaman yang kuat tentang kebijakan publik dan mampu menganalisis dan mengidentifikasi risiko yang terkait dengan implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu, mereka juga harus memiliki kemampuan analisis data yang baik, kritis, dan dapat menjelaskan temuan dengan jelas kepada para pemangku kepentingan.

Jika kamu tidak suka melakukan analisis mendalam, kurang berpengalaman dalam kebijakan publik, dan tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat, maka kamu mungkin tidak cocok dengan pekerjaan sebagai analis risiko kebijakan publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Analis Risiko Kebijakan Publik adalah bahwa pekerjaannya hanya sebatas melakukan perhitungan statistik, padahal sebenarnya mereka juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kebijakan publik.

Ekspektasi umum terhadap Analis Risiko Kebijakan Publik adalah bahwa mereka akan bisa memberikan prediksi yang akurat tentang hasil kebijakan, namun realitanya adalah mereka hanya dapat memberikan evaluasi risiko dan rekomendasi berdasarkan analisis data yang ada.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Peneliti Kebijakan Publik, adalah bahwa Analis Risiko Kebijakan Publik lebih berfokus pada menganalisis risiko dan dampak kebijakan yang diambil, sementara Peneliti Kebijakan Publik cenderung lebih melibatkan diri dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Administrasi Publik
Studi Keamanan
Ekonomi
Statistik
Hukum
Sosiologi
Keuangan
Teknik Industri

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Perusahaan Asuransi Indonesia
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM)