Pengembang Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai pengembang kebijakan publik adalah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Tugas utama meliputi analisis masalah, pengumpulan data, penelitian kebijakan, dan merumuskan rekomendasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengembang kebijakan publik?

Seorang pengembang kebijakan publik yang cocok adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial dan politik, serta kemampuan analisis yang baik untuk merumuskan solusi yang efektif.

Pekerjaan ini juga membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik dan dapat beradaptasi dengan cepat dengan perubahan situasi untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dan berdampak positif.

Jika kamu tidak tertarik dengan isu-isu masyarakat, tidak memiliki kemampuan analitis yang baik, dan kurang mampu bekerja dalam lingkungan yang politis, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Pengembang Kebijakan Publik adalah bahwa mereka hanya bertugas untuk membuat kebijakan tanpa melibatkan opini publik. Padahal, dalam realita, pengembang kebijakan publik harus terlibat dalam mendengarkan, berinteraksi, dan mempertimbangkan pendapat masyarakat.

Ekspektasi yang salah tentang profesi ini adalah bahwa pengembang kebijakan publik memiliki kekuatan penuh untuk mengubah kebijakan dengan cepat. Padahal, dalam realita, proses pengembangan kebijakan seringkali kompleks, membutuhkan waktu yang lama, dan melibatkan banyak pihak.

Perbedaan penting antara pengembang kebijakan publik dan profesi yang mirip, seperti lobbyist, adalah bahwa pengembang kebijakan publik bertanggung jawab dalam menghasilkan kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan, sementara lobbyist lebih fokus pada kepentingan kelompok atau perusahaan yang mereka wakili.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Ekonomi
Sosiologi
Hukum
Hubungan Internasional
Administrasi Publik
Kebijakan Publik
Studi Pembangunan
Komunikasi Politik
Antropologi Sosial dan Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lembaga Kebijakan Publik (LKPP)
Lembaga Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Pusat Kajian Kebijakan Publik di universitas dan lembaga penelitian
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor publik
LSM atau organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pengembangan kebijakan publik.