Pengawas Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai pengawas kebijakan publik melibatkan analisis, pengawasan, dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan publik.

Tugas utama meliputi memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan komunikasi dengan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan adanya partisipasi publik dalam proses kebijakan publik.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengawas kebijakan publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Pengawas Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan publik, memiliki kemampuan analitis yang kuat, dan sanggup bekerja secara independen dalam mengawasi implementasi kebijakan publik yang kompleks.

Pekerjaan ini juga membutuhkan orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, mampu menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait, serta memiliki integritas dan keberanian untuk menghadapi tantangan dalam menegakkan kebijakan publik yang adil.

Jika kamu tidak memiliki kepedulian terhadap masalah masyarakat, kebiasaan untuk melihat hal-hal dari perspektif yang luas, atau berhati-hati dalam mengambil keputusan akan membuatmu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai pengawas kebijakan publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang pengawas kebijakan publik adalah ekspektasi bahwa mereka memiliki kekuasaan mutlak dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan. Namun, realitanya mereka berperan sebagai pengawas dan penasihat, tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengubah atau menerapkan kebijakan.

Beberapa orang mungkin menganggap bahwa pengawas kebijakan publik memiliki kebebasan penuh untuk mengkritik dan menggugat kebijakan yang dianggap tidak efektif atau tidak adil. Namun, dalam praktiknya, mereka harus mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan secara hukum dan hanya dapat memberikan rekomendasi, bukan tindakan langsung.

Perbedaan signifikan antara pengawas kebijakan publik dan profesi yang mirip seperti manajer kebijakan publik adalah dalam peran mereka. Manajer kebijakan publik bertanggung jawab langsung untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan, sementara pengawas kebijakan publik berfokus pada pengawasan dan evaluasi kebijakan yang ada.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Administrasi Publik
Ilmu Politik
Hukum Tata Negara
Hubungan Internasional
Studi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Sosiologi
Komunikasi Publik
Manajemen Sumber Daya Manusia

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Perusahaan Pertambangan Republik Indonesia (BUMN)