Evaluasi Program Publik

Pekerjaan dalam evaluasi program publik melibatkan analisis dan penilaian terhadap keefektifan dan efisiensi program tersebut.

Tugas utamanya adalah mengumpulkan data, menganalisis kebijakan dan strategi program, serta mengevaluasi dampak dan hasil yang telah dicapai oleh program tersebut.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan penyusunan laporan evaluasi, memberikan rekomendasi perbaikan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas program publik.

Apa saya cocok bekerja sebagai Evaluasi program publik?

Seorang yang cocok untuk pekerjaan evaluasi program publik adalah seorang yang analitis, memiliki kemampuan penelitian yang baik, dan mampu mengumpulkan dan menganalisis data dengan teliti.

Selain itu, seorang kandidat juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan publik dan mampu mengkomunikasikan temuan evaluasi secara efektif kepada pihak terkait.

Jika kamu tidak memiliki keterampilan analisis yang baik, kurang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan publik, dan tidak mampu mengelola sumber daya dengan efisien, kamu mungkin tidak cocok dengan pekerjaan sebagai evaluator program publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi evaluasi program publik adalah bahwa evaluasi hanya bertujuan untuk memberikan penilaian positif semata, padahal sebenarnya evaluasi juga mengidentifikasi kelemahan dan permasalahan yang perlu diperbaiki.

Ekspektasi terhadap profesi ini adalah bahwa evaluasi program publik dapat memberikan solusi instan, namun realitanya evaluasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan kompleksitas dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya.

Perbedaan dengan profesi mirip seperti penyelenggara program adalah evaluasi program publik lebih fokus pada pengukuran efektivitas dan dampak program, sedangkan penyelenggara program bertanggung jawab untuk merancang dan menjalankan program tersebut.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Administrasi Publik
Studi Pembangunan
Sosiologi
Psikologi
Statistik
Ekonomi Pembangunan
Ilmu Politik
Komunikasi
Kebijakan Publik
Manajemen Sumber Daya Manusia

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian/Lembaga Pemerintah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Organisasi Non-Pemerintah (NGO)
Perusahaan Konsultan
Universitas dan Perguruan Tinggi
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Lembaga Kesehatan
Lembaga Pendidikan
Bank dan Institusi Keuangan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)