Pembuat Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai pembuat kebijakan publik melibatkan analisis mendalam terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi yang efektif dan efisien.

Tugas utama meliputi melakukan riset, mengumpulkan data, dan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk kemudian merancang kebijakan yang sesuai.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan dukungan agar kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan sukses.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pembuat Kebijakan Publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Pembuat Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial dan politik, memiliki kemampuan analisis yang kuat, serta mampu membuat keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Sebagai pembuat kebijakan publik, individu ini harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan beradaptasi dengan cepat, serta memiliki integritas yang tinggi dalam mengambil keputusan yang objektif dan adil.

Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang kurang memiliki pemahaman yang kuat tentang kebijakan publik, kurang mampu berpikir kritis, dan kurang memiliki keterampilan dalam melakukan analisis kebijakan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi masyarakat tentang profesi Pembuat Kebijakan Publik seringkali hanya melihat mereka sebagai sosok yang memiliki kekuatan besar dalam mengubah atau memperbaiki masalah sosial, namun realitanya mereka juga terbatas oleh proses politik dan berbagai pertimbangan lainnya.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti Konsultan Kebijakan adalah bahwa Pembuat Kebijakan Publik secara langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, sedangkan Konsultan Kebijakan lebih fokus pada memberikan saran dan analisis kepada pembuat kebijakan.

Beberapa miskonsepsi tentang profesi Pembuat Kebijakan Publik adalah bahwa mereka selalu beroperasi secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, padahal kenyataannya mereka juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor politik dan tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Studi Kebijakan Publik
Ilmu Politik
Hukum
Ekonomi
Administrasi Publik
Sosiologi
Hubungan Internasional
Komunikasi
Antropologi
Psikologi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Pertanian
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
PT PLN (Persero)
BUMN (Badan Usaha Milik Negara) lainnya seperti PT Semen Indonesia, PT Telkom, PT Pertamina, dll.