Administrator Keuangan Sektor Publik

Pekerjaan sebagai administrator keuangan sektor publik melibatkan pengelolaan dan pengawasan keuangan organisasi sektor publik, seperti pemerintah atau lembaga publik lainnya.

Tugas utama meliputi merencanakan, mengawasi, dan memantau pengeluaran, pendapatan, dan anggaran organisasi sektor publik untuk memastikan ketaatan pada peraturan dan kebijakan keuangan yang berlaku.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan melakukan analisis keuangan, menghasilkan laporan keuangan, dan memberikan saran kepada manajemen terkait perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Administrator Keuangan Sektor Publik?

Seorang yang cocok untuk pekerjaan Administrator Keuangan Sektor Publik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang kuat dalam bidang keuangan publik, memiliki keterampilan analitis yang baik, dan mampu mengelola anggaran dengan efisien dan tepat.

Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dan bekerja secara kolaboratif dengan tim serta pemahaman yang baik mengenai kebijakan dan prosedur administrasi keuangan sektor publik juga diperlukan.

Jika kamu adalah seorang yang tidak tertarik dengan bidang akuntansi, memiliki ketidakmampuan dalam mengelola anggaran, dan tidak berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan keuangan, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi: Sebagai Administrator Keuangan Sektor Publik, diharapkan hanya bekerja dengan anggaran dan keuangan organisasi dengan mudah. Realita: Sebenarnya, admin keuangan sektor publik juga harus menghadapi berbagai perubahan kebijakan, prosedur, dan regulasi yang kompleks.

Ekspektasi: Profesi ini mirip dengan peran bendahara di sektor swasta. Realita: Meskipun ada beberapa kesamaan dalam hal pengelolaan keuangan, administrator keuangan sektor publik juga harus menjalankan tanggung jawab yang lebih luas, seperti pengawasan dan pelaporan keuangan publik.

Ekspektasi: Administrator keuangan sektor publik hanya terlibat dalam tugas rutin administratif. Realita: Sebenarnya, mereka juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik, ekonomi, dan bidang keuangan lainnya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Administrasi Negara
Administrasi Bisnis
Akuntansi
Ekonomi Pembangunan
Ilmu Administrasi Publik
Keuangan Negara
Manajemen Keuangan
Perpajakan
Studi Pembangunan
Studi Kebijakan Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Badan Pengatur dan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPKN)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (Peruri)