Kepala Bagian Bidang Kebijakan Publik Di LSM

Mengelola dan mengkoordinasi semua kegiatan dan program kebijakan publik yang dilakukan oleh LSM.

Membuat dan menyusun strategi serta Rencana Aksi untuk implementasi kebijakan publik yang diusulkan oleh LSM.

Mengadakan pertemuan dan diskusi dengan pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan media massa, untuk memperjuangkan kebijakan publik yang diinginkan oleh LSM.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala Bagian Bidang Kebijakan Publik di LSM?

Profil orang yang cocok untuk menjadi Kepala Bagian Bidang Kebijakan Publik di LSM adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan publik dan memiliki kemampuan analisis yang kuat dalam mengidentifikasi masalah dan solusi yang efektif.

Selain itu, seseorang yang memiliki pengalaman dalam advokasi dan diplomasi akan sangat cocok untuk peran ini, karena mereka akan berinteraksi dengan pihak-pihak terkait dan mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan.

Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang tidak memiliki minat atau pemahaman dalam bidang kebijakan publik, tidak memiliki keterampilan analitis yang kuat, atau tidak memiliki kemampuan mempengaruhi dan bernegosiasi dengan pihak lain.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Kepala Bagian Bidang Kebijakan Publik di LSM adalah bahwa pekerjaannya hanya berfokus pada membuat kebijakan tanpa melibatkan aspek implementasi. Padahal, tugas mereka juga meliputi mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memastikan dampak positifnya terjadi di lapangan.

Ekspektasi yang salah adalah menganggap bahwa kepala bagian ini akan memiliki kekuasaan penuh dalam mengubah kebijakan publik. Padahal, keputusan akhir sering kali melibatkan proses kolektif dengan melibatkan tim, mitra, dan pihak terkait lainnya.

Perbedaan dengan profesi serupa, seperti pejabat pemerintah, adalah bahwa Kepala Bagian Bidang Kebijakan Publik di LSM sering kali memiliki ruang lebih besar dalam memberikan masukan dan rekomendasi yang independen, tanpa tekanan politik yang kuat yang dapat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Administrasi Publik
Hubungan Internasional
Sosiologi
Ekonomi Pembangunan
Komunikasi Publik
Hukum
Studi Wilayah dan Perencanaan Strategis
Kebijakan Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Transparency International Indonesia
Indonesian Corruption Watch (ICW)
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
WALHI - Friends of the Earth Indonesia
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Lokataru Foundation
Elsam - Institute for Policy Research and Advocacy
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)
Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
Yayasan Perlindungan Hak Asasi Manusia (YAPHAM)