Penyusun Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai penyusun kebijakan publik melibatkan analisis dan perumusan kebijakan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tugas utama meliputi penelitian, pengumpulan data, dan analisis kebutuhan dan permasalahan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang efektif.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti stakeholder publik, organisasi masyarakat, dan ahli terkait, untuk mencapai konsensus dan memastikan implementasi kebijakan yang berkelanjutan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penyusun kebijakan publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Penyusun kebijakan publik adalah seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi, serta memiliki kemampuan analisis yang kuat untuk merumuskan solusi-solusi yang efektif untuk masalah-masalah tersebut.

Di samping itu, orang yang cocok untuk pekerjaan ini juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan berbagai pihak terkait dan dapat bekerja secara kolaboratif dalam tim.

Jika kamu tidak memiliki minat atau pengetahuan yang cukup dalam bidang kebijakan publik, kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang penyusun kebijakan publik adalah bahwa mereka memiliki kekuatan penuh untuk mengubah dan melaksanakan kebijakan tanpa ada halangan. Padahal, dalam realita, mereka juga terbatas oleh berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial.

Ekspektasi terhadap penyusun kebijakan publik adalah bahwa mereka akan selalu menghasilkan kebijakan yang sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam realita, kebijakan yang dihasilkan seringkali merupakan hasil kompromi dan belum tentu dapat memenuhi semua harapan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti konsultan kebijakan, terletak pada peran dan tanggung jawabnya. Penyusun kebijakan publik biasanya bekerja di dalam pemerintahan dan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan umum, sedangkan konsultan kebijakan bekerja di luar pemerintahan dan lebih fokus pada memberikan masukan dan saran kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Administrasi Negara
Ekonomi Pembangunan
Hukum Tata Negara
Hubungan Internasional
Sosiologi
Antropologi
Studi Pengembangan Masyarakat
Ilmu Sosial dan Kebijakan Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor strategis seperti Pertamina, PLN, dan Telkom
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Lembaga Penyiaran Publik Indonesia (LPP TVRI)