Penulis Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai penulis kebijakan publik melibatkan penyusunan dan penulisan kebijakan publik untuk pemerintah atau organisasi terkait.

Tugas utamanya mencakup analisis kebijakan, penelitian, dan penulisan yang berkaitan dengan isu-isu publik yang relevan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan stakeholder, seperti ahli, pengambil keputusan, dan masyarakat umum, untuk mendapatkan masukan penting dalam penyusunan kebijakan publik.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penulis kebijakan publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Penulis Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam penelitian dan analisis, mampu mengolah informasi dengan baik, dan memiliki kemampuan menulis yang tinggi.

Kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis isu-isu sosial dan politik, serta memahami berbagai implikasi kebijakan juga sangat penting dalam pekerjaan ini.

Jika kamu tidak memiliki kemampuan analitik yang kuat, tidak suka melakukan riset yang mendalam, dan tidak terbiasa dengan berbagai isu sosial dan politik, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai penulis kebijakan publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi penulis kebijakan publik adalah bahwa mereka hanya menulis dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Ekspektasi seringkali mengarah pada pemahaman bahwa penulis kebijakan publik hanya bertugas membuat draft kebijakan tanpa menyadari kompleksitasnya.

Namun, realitanya, penulis kebijakan publik terlibat dalam proses analisis kebijakan, melakukan riset mendalam, dan bekerjasama dengan para ahli dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan yang efektif.

Perbedaan signifikan antara penulis kebijakan publik dan profesi yang mirip seperti penulis teknis adalah bahwa penulis kebijakan publik berfokus pada pengembangan kebijakan yang mempengaruhi dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, sedangkan penulis teknis lebih fokus pada penyampaian informasi teknis khusus yang berkaitan dengan produk atau layanan tertentu.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Studi Pembangunan
Administrasi Negara
Keuangan Negara
Ilmu Sosial dan Politik
Hukum Tata Negara
Studi Keamanan Nasional
Pemerintahan Daerah
Studi Kebijakan Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pusat Studi Kebijakan Publik Indonesia
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Badan Amil Zakat Nasional
Lembaga Kebijakan Pengelolaan Dana Pendidikan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Tenaga Listrik
Badan Pemeriksa Keuangan
Yayasan untuk program-program publik