Kepala Unit Kebijakan Publik Di Perusahaan Multinasional

Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan publik perusahaan dalam menghadapi perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah.

Pekerjaan ini melibatkan riset kebijakan publik, analisis dampak kebijakan terhadap perusahaan, dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan lembaga non-pemerintah.

Selain itu, kepala unit kebijakan publik juga harus mengadvokasi kepentingan perusahaan dalam forum publik dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang berdampak pada perusahaan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala unit kebijakan publik di perusahaan multinasional?

Orang yang cocok untuk pekerjaan sebagai Kepala Unit Kebijakan Publik di perusahaan multinasional adalah seseorang yang memiliki pengalaman dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik serta memahami dinamika politik dan ekonomi global.

Selain itu, individu yang cocok harus memiliki kemampuan analisis yang tajam serta kemampuan komunikasi yang kuat untuk menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Jika kamu tidak memiliki pengalaman dalam bidang kebijakan publik atau kurang memiliki keterampilan dalam memimpin dan mengelola tim, maka kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai Kepala unit kebijakan publik di perusahaan multinasional.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Kepala Unit Kebijakan Publik di perusahaan multinasional adalah bahwa pekerjaannya hanya fokus pada membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang menguntungkan perusahaan. Namun, kenyataannya, mereka juga harus mempertimbangkan kepentingan publik dan dampak sosial dari kebijakan yang dibuat.

Ekspektasi salah satu miskonsepsi adalah bahwa Kepala Unit Kebijakan Publik hanya mengadopsi kebijakan yang sudah ada dan tidak memiliki peran dalam merancang kebijakan baru. Namun, di realita, mereka harus memiliki kemampuan dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan dinamika lingkungan bisnis yang kompleks.

Perbedaan antara profesi Kepala Unit Kebijakan Publik dengan profesi yang mirip seperti Manajer Kebijakan Publik adalah bahwa Kepala Unit Kebijakan Publik memiliki peran yang lebih strategis dan bertanggung jawab untuk mengarahkan seluruh unit kebijakan publik di perusahaan. Sementara Manajer Kebijakan Publik biasanya bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ada dengan fokus yang lebih operasional.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Ekonomi Pembangunan
Ilmu Politik
Studi Kebijakan Publik
Administrasi Publik
Hubungan Internasional
Manajemen Sumber Daya Manusia
Studi Bisnis Internasional
Ekonomi Internasional
Hukum Internasional
Studi Keamanan Internasional

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Pertamina (Persero)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Unilever Indonesia
PT Astra International Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk. (BCA)
PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT Gudang Garam Tbk.
PT Adaro Energy Tbk.