Analis Dampak Kebijakan Publik

Analis dampak kebijakan publik melakukan evaluasi dan analisis terhadap efek dari kebijakan publik yang telah diterapkan.

Mereka mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Selain itu, tugas mereka juga meliputi menyusun laporan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau lembaga terkait untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif.

Apa saya cocok bekerja sebagai Analis Dampak Kebijakan Publik?

Seorang yang cocok untuk tipe pekerjaan Analis Dampak Kebijakan Publik adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan publik, mampu menganalisis data dengan baik, dan memiliki kemampuan analisis kebijakan yang kuat.

Dalam pekerjaan ini, seorang analis juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, serta kemampuan problem solving yang baik.

Seseorang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan analitis yang kuat dan kurang mampu mengidentifikasi dan menganalisis dampak kebijakan publik secara efektif.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang Analis Dampak Kebijakan Publik adalah bahwa pekerjaannya hanya bertugas melakukan penelitian dan menyusun laporan, padahal sebenarnya mereka juga harus melakukan analisis mendalam dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Ekspektasi umum tentang profesi ini adalah bahwa para analis hanya akan berurusan dengan analisis data dan statistik, padahal mereka juga harus memahami konteks sosial dan politik untuk memahami dampak kebijakan secara menyeluruh.

Salah satu perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Ahli Kebijakan Publik, adalah bahwa Analis Dampak Kebijakan Publik lebih fokus pada proses analisis dampak kebijakan yang spesifik, sementara Ahli Kebijakan Publik lebih berperan dalam merumuskan kebijakan dan mempengaruhi proses kebijakan secara keseluruhan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Ekonomi Pembangunan
Studi Pembangunan
Studi Kebijakan Publik
Sosiologi
Antropologi
Statistik
Komunikasi Politik
Hukum
Administrasi Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Publik (P3KP)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Kementerian Keuangan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indonesia