Pengamat Kebijakan Publik

Sebagai seorang pengamat kebijakan publik, tugas utamanya adalah menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah.

Dia akan melakukan riset, mengumpulkan data, dan menganalisis kebijakan tersebut untuk memberikan rekomendasi yang berkualitas kepada pemerintah.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan penyusunan laporan dan presentasi kepada pemangku kepentingan agar mereka dapat memahami dampak dan implikasi dari kebijakan publik yang diambil.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengamat Kebijakan Publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Pengamat Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki keahlian analitis yang tinggi, memiliki pemahaman mendalam tentang sistem politik, dan mampu melakukan riset yang mendalam terkait kebijakan publik.

Dalam pekerjaan ini, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dapat berpikir kritis, dan mampu membuat rekomendasi kebijakan yang berdasarkan pada fakta dan data yang valid.

Jika kamu tidak memiliki minat dalam analisis kebijakan, tidak peka terhadap perubahan sosial, dan tidak tertarik dalam memahami isu-isu politik, maka pekerjaan sebagai Pengamat Kebijakan Publik mungkin tidak cocok untukmu.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang Pengamat Kebijakan Publik adalah mereka hanya mengamati tanpa memberikan kontribusi langsung dalam pembuatan kebijakan. Ekspektasi umum adalah keterlibatan aktif dalam proses pembuatan kebijakan, padahal realita yang sebenarnya adalah lebih pada pengamatan, analisis, dan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Ahli Kebijakan Publik, adalah bahwa Pengamat Kebijakan Publik lebih fokus pada analisis kebijakan yang sudah ada, sementara Ahli Kebijakan Publik lebih terlibat dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan baru.

Miskonsepsi lainnya adalah bahwa Pengamat Kebijakan Publik hanya fokus pada tingkat nasional, padahal sebenarnya mereka juga dapat mengamati dan menganalisis kebijakan di tingkat lokal atau daerah.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Administrasi Publik
Ekonomi Pembangunan
Hubungan Internasional
Studi Pembangunan
Sosiologi
Hukum
Komunikasi Politik
Komunikasi Publik
Studi Keamanan Nasional dan Pertahanan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Angkasa Pura II
PT Pertamina (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT PLN (Persero)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia (Persero) Tbk