Koordinator Kebijakan Pemerintah Daerah

Sebagai koordinator kebijakan pemerintah daerah, tugas utama adalah mengoordinasikan pengembangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah di tingkat daerah.

Tanggung jawab meliputi mempelajari kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan, dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, LSM, dan masyarakat, untuk memastikan kebijakan yang diimplementasikan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Apa saya cocok bekerja sebagai Koordinator kebijakan pemerintah daerah?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Koordinator kebijakan pemerintah daerah adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang kebijakan pemerintah, mampu menganalisis data dan membuat keputusan yang tepat, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan berbagai pihak terkait.

Dalam posisi ini, seseorang juga perlu memiliki kepemimpinan yang kuat, mampu bekerja under pressure, serta dapat bekerja secara kolaboratif dengan berbagai stakeholder pemerintah dan masyarakat.

Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang kurang memiliki keterampilan dalam berkoordinasi, analisis kebijakan, dan tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sistem pemerintahan daerah.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Koordinator Kebijakan Pemerintah Daerah adalah bahwa mereka hanya bertugas mengkoordinasikan kebijakan tanpa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, kenyataannya mereka juga terlibat dalam merumuskan kebijakan dan melakukan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan.

Ekspektasi yang salah tentang profesi ini adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan. Padahal, Koordinator Kebijakan Pemerintah Daerah juga berperan dalam mengidentifikasi masalah, melakukan riset kebijakan, dan memformulasikan kebijakan baru.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti Manajer Proyek adalah bahwa Manajer Proyek bertanggung jawab untuk mengelola proyek spesifik, sedangkan Koordinator Kebijakan Pemerintah Daerah merangkul berbagai jenis kebijakan dan program pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang lebih luas.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Pemerintahan
Administrasi Negara
Hukum Tata Negara
Manajemen Administrasi Publik
Studi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Kebijakan Publik
Komunikasi Politik
Sosiologi Politik
Hubungan Internasional

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Dinas Pemerintahan Daerah setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia