Koordinator Kebijakan Pertahanan

Pekerjaan sebagai koordinator kebijakan pertahanan melibatkan perencanaan, perumusan, dan implementasi kebijakan dalam bidang pertahanan negara.

Tugas utama meliputi mengkoordinasikan dan membuat analisis kebijakan keamanan nasional, serta mengawasi pelaksanaan strategi pertahanan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai institusi dan lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk membangun dan menjaga hubungan kerjasama dalam bidang pertahanan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Koordinator kebijakan pertahanan?

Seorang yang cocok untuk pekerjaan sebagai Koordinator Kebijakan Pertahanan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang kuat tentang masalah pertahanan, kebijakan publik, dan hubungan internasional.

Selain itu, mereka juga harus memiliki keterampilan analitis yang baik untuk menganalisis situasi keamanan nasional dan membantu merumuskan kebijakan yang efektif.

Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang kurang memiliki pemahaman dalam kebijakan pertahanan, kurang memiliki kemampuan analisis, dan tidak memiliki minat yang kuat dalam masalah keamanan nasional.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi koordinator kebijakan pertahanan adalah bahwa pekerjaannya hanya tentang pembuatan kebijakan. Realitanya, koordinator kebijakan pertahanan juga harus melakukan koordinasi antara lembaga dan stakeholders terkait serta mengawasi implementasi kebijakan yang ada.

Ekspektasi yang salah tentang profesi ini adalah bahwa koordinator kebijakan pertahanan memiliki kekuasaan mutlak dalam pengambilan keputusan penting. Padahal, seorang koordinator kebijakan pertahanan lebih berfokus pada analisis dan pemberian saran kepada pemimpin atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Perbedaan antara profesi koordinator kebijakan pertahanan dengan profesi yang mirip, seperti analis kebijakan pertahanan, terletak pada peran dan tanggung jawabnya. Seorang koordinator kebijakan pertahanan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kebijakan pertahanan secara keseluruhan, sementara seorang analis kebijakan pertahanan lebih fokus pada analisis dan pengembangan rekomendasi kebijakan yang mendalam.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hubungan Internasional
Ilmu Politik
Studi Keamanan dan Pertahanan
Administrasi Publik
Manajemen Keamanan
Hukum Internasional
Sosiologi
Komunikasi Politik
Diplomasi
Ekonomi Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Bank Indonesia
PT Pertamina (Persero)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk
PT Indosat Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk