Koordinator Pengembangan Kebijakan Keamanan Nasional

Sebagai Koordinator pengembangan kebijakan keamanan nasional, tanggung jawabnya termasuk merumuskan dan menyusun kebijakan keamanan nasional untuk melindungi kepentingan negara.

Selain itu, juga harus melakukan analisis risiko dan koordinasi dengan lembaga terkait untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman keamanan yang mungkin timbul.

Tugas utama lainnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keamanan nasional serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Koordinator pengembangan kebijakan keamanan nasional?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Koordinator Pengembangan Kebijakan Keamanan Nasional adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang masalah keamanan nasional, mampu menganalisis kebijakan yang kompleks, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat.

Dalam pekerjaan ini, seorang kandidat juga harus dapat bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintahan, instansi keamanan, dan masyarakat sipil.

Jika kamu tidak memiliki keahlian analisis kebijakan, kurang memiliki pemahaman tentang isu-isu keamanan nasional, dan tidak memiliki keterampilan dalam mengkoordinasikan berbagai pihak, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang koordinator pengembangan kebijakan keamanan nasional adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan tanpa melakukan implementasi secara langsung. Namun, kenyataannya mereka juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Ekspektasi terhadap koordinator pengembangan kebijakan keamanan nasional seringkali menganggap mereka memiliki kekuasaan mutlak dalam mengambil keputusan. Namun, realitanya mereka harus bertindak sebagai mediator antara berbagai kepentingan dan mempertimbangkan aspek-aspek politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti analis kebijakan keamanan nasional, adalah bahwa koordinator pengembangan kebijakan lebih bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan proses pengambilan keputusan keamanan nasional secara keseluruhan, sedangkan analis kebijakan lebih fokus pada menganalisis situasi dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada para pengambil keputusan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Studi Keamanan Internasional
Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Keamanan dan Intelijen Nasional
Studi Keamanan Global
Hukum Internasional dan Hubungan Diplomatik
Studi Keamanan Cyber
Studi Keamanan Maritim
Studi Keamanan Energi
Studi Keamanan Sosial dan Budaya
Studi Counterterrorism

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Badan Intelijen Negara (BIN)
Polri (Kepolisian Republik Indonesia)
TNI (Tentara Nasional Indonesia)
PT Pertamina (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT PLN (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk