Manajer Pelaksanaan Kebijakan Hukum

Pekerjaan sebagai Manajer Pelaksanaan Kebijakan Hukum melibatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan hukum dalam sebuah organisasi.

Tugas utama meliputi mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengembangkan kebijakan hukum yang sesuai, serta memastikan implementasi kebijakan hukum yang efektif.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerjasama dengan tim internal dan eksternal, seperti departemen hukum, manajemen senior, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan hukum dan menangani masalah hukum yang muncul.

Apa saya cocok bekerja sebagai Manajer Pelaksanaan Kebijakan Hukum?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Manajer Pelaksanaan Kebijakan Hukum adalah seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum, memiliki keahlian dalam membuat dan melaksanakan kebijakan, serta memiliki kemampuan analisis yang kuat dalam menyelesaikan masalah hukum yang kompleks.

Gaya kepemimpinan yang efektif dan kemampuan dalam membuat keputusan strategis juga diperlukan bagi seseorang yang ingin sukses dalam pekerjaan sebagai Manajer Pelaksanaan Kebijakan Hukum.

Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum, kurang memiliki keterampilan dalam mengelola dan memimpin tim, serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi tentang profesi Manajer Pelaksanaan Kebijakan Hukum sering kali menganggapnya hanya sebagai pengawas kepatuhan hukum, padahal tugasnya juga mencakup perencanaan kebijakan hukum yang efektif.

Banyak yang mengira profesi ini hanya melibatkan aktivitas administratif dan pemantauan, padahal sebenarnya Manajer Pelaksanaan Kebijakan Hukum juga harus memiliki pengetahuan mendalam tentang undang-undang dan kemampuan menyelesaikan konflik hukum.

Perbedaan utama dengan profesi yang mirip, seperti Pengacara atau Analis Hukum, adalah Manajer Pelaksanaan Kebijakan Hukum memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengembangkan dan menjalankan kebijakan hukum organisasi.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Hukum
Administrasi Negara
Ilmu Politik
Manajemen Bisnis
Hubungan Internasional
Sosiologi
Ekonomi
Studi Pembangunan
Komunikasi
Psikologi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Astra International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Telkom Indonesia Tbk
PT Pertamina (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT XL Axiata Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk