Pakar Administrasi Publik

Pekerjaan sebagai pakar administrasi publik melibatkan pengelolaan dan pemrosesan informasi terkait kegiatan pemerintah.

Tugas utama meliputi analisis kebijakan, perencanaan program, dan evaluasi hasil kebijakan publik.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk memastikan pelaksanaan program publik berjalan dengan baik.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pakar Administrasi Publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Pakar Administrasi Publik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang pemerintahan, kebijakan publik, dan administrasi publik.

Selain itu, orang yang cocok dengan pekerjaan ini harus memiliki kemampuan analitis yang tinggi, mampu bekerja dalam tekanan, dan memiliki kepemimpinan yang baik.

Jika kamu tidak memiliki minat dan keahlian dalam bidang Administrasi Publik, maka kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Pakar Administrasi Publik adalah bahwa mereka hanya bekerja di kantor dan tidak terlibat langsung dalam kebijakan publik, padahal sebenarnya mereka juga terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik di lapangan.

Ekspektasi yang salah tentang profesi ini adalah bahwa mereka hanya berkutat pada administrasi rutin dan tidak berperan dalam merumuskan kebijakan baru, padahal sebenarnya mereka memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan publik yang lebih baik.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti Sekretaris atau Administrator adalah bahwa Pakar Administrasi Publik memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem pemerintahan dan kebijakan publik, serta mampu menganalisis dan memecahkan masalah kompleks di tingkat kebijakan yang lebih tinggi.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Administrasi Publik
Ilmu Pemerintahan
Hubungan Internasional
Ekonomi Pembangunan
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Hukum Administrasi Negara
Kebijakan Publik
Manajemen Keuangan Publik
Manajemen Risiko Publik
Sosiologi dan Antropologi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian/Lembaga Pemerintahan
Kantor Pemerintah Daerah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Perusahaan swasta besar (seperti Telkom, Pertamina, atau Bank Mandiri)
Universitas atau lembaga pendidikan tinggi
Rumah sakit atau lembaga kesehatan
Organisasi non-pemerintah (NGO) atau lembaga sosial
Bank atau lembaga keuangan
Perusahaan teknologi informasi dan komunikasi (seperti Gojek, Tokopedia, atau Traveloka)
Kantor konsultan atau lembaga riset dan pengembangan.