Pemerintah Kebijakan Publik

Pekerjaan di bidang kebijakan publik melibatkan analisis, pengembangan, dan implementasi kebijakan yang berdampak pada masyarakat secara luas.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data dan informasi terkait isu-isu sosial dan ekonomi, melakukan evaluasi kebijakan yang sedang berjalan, dan merencanakan kebijakan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik itu pemerintah, masyarakat sipil, atau sektor swasta, untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pemerintah Kebijakan Publik?

Profil orang yang cocok untuk pekerjaan di bidang Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem politik dan kebijakan publik, serta memiliki keterampilan analisis yang baik.

Dalam pekerjaan ini, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan dapat bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

Jika kamu tidak tertarik dengan politik, tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan publik, dan tidak memiliki keterampilan dalam negosiasi dan diplomasi, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan di bidang pemerintah kebijakan publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Pemerintah Kebijakan Publik adalah ekspektasi bahwa pekerjaannya hanya akan melibatkan penyusunan kebijakan yang sempurna dan mudah diimplementasikan, padahal dalam realita, pekerjaan ini melibatkan kompleksitas politik dan dinamika yang sulit diprediksi.

Salah satu perbedaan utama antara profesi Pemerintah Kebijakan Publik dengan profesi yang mirip, seperti konsultan kebijakan atau analis kebijakan, adalah tanggung jawab langsung terhadap pembuatan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah. Profesi ini juga melibatkan interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan yang berbeda.

Miskonsepsi lainnya adalah bahwa profesi ini hanya berfokus pada urusan dalam negeri, padahal Profesi Pemerintah Kebijakan Publik juga melibatkan isu-isu internasional dan kerjasama bilateral maupun multilateral untuk mencapai kebijakan yang optimal.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Jurusan Kebijakan Publik
Jurusan Administrasi Publik
Jurusan Hubungan Internasional
Jurusan Ilmu Politik
Jurusan Hukum Pemerintah
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Jurusan Komunikasi Publik
Jurusan Sosiologi
Jurusan Antropologi
Jurusan Manajemen Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Perusahaan Listrik Negara (PLN)
PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom)
PT Pertamina (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk