Sebagai penasihat kebijakan luar negeri, tugas utama meliputi memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait hubungan internasional.
Pekerjaan ini juga melibatkan analisis dan evaluasi terhadap kebijakan luar negeri yang ada, serta mengidentifikasi risiko dan peluang yang mungkin timbul di dalamnya.
Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk melakukan negosiasi dan diplomasi untuk memajukan kepentingan nasional.
Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Penasihat Kebijakan Luar Negeri adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang hubungan internasional, kebijakan luar negeri, dan isu-isu global.
Mereka juga harus memiliki kemampuan analisis yang kuat, kepekaan politik, serta kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.
Jika kamu tidak memiliki minat atau pengetahuan dalam hubungan internasional dan kurang memiliki kemampuan analisis serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai Penasihat Kebijakan Luar Negeri.
Salah satu miskonsepsi tentang profesi Penasihat Kebijakan Luar Negeri adalah bahwa mereka memiliki kekuasaan langsung dalam pengambilan keputusan diplomatik. Namun, realitanya adalah mereka lebih berperan sebagai ahli dan memberikan saran kepada pemimpin politik untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan.
Sebuah ekspektasi yang salah tentang Penasihat Kebijakan Luar Negeri adalah bahwa mereka hanya fokus pada analisis politik. Padahal, realitanya adalah mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek termasuk ekonomi, keamanan, budaya, dan hukum internasional.
Perbedaan yang signifikan dengan profesi yang mirip, seperti diplomat, adalah bahwa Penasihat Kebijakan Luar Negeri lebih berperan sebagai pengamat dan analis yang memberikan saran berdasarkan pemahaman mereka tentang kepentingan nasional dan hubungan internasional. Sementara diplomat lebih terlibat dalam tahapan implementasi kebijakan luar negeri yang sudah ditetapkan.