Peneliti Di Lembaga Penegak Hukum

Seorang peneliti di lembaga penegak hukum bertugas untuk melakukan penelitian dan analisis terkait kasus hukum.

Tugas utama meliputi pengumpulan data, pemeriksaan dokumen, dan wawancara dengan saksi atau pihak terkait guna memperoleh informasi yang relevan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan pembuatan laporan dan rekomendasi untuk mendukung proses penyelidikan dan penyelesaian kasus hukum.

Apa saya cocok bekerja sebagai Peneliti di lembaga penegak hukum?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Peneliti di lembaga penegak hukum adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan kebijakan publik serta memiliki kemampuan analisis yang kuat.

Kemampuan penelitian yang baik dan keuletan dalam mencari informasi juga menjadi kualifikasi penting untuk pekerjaan ini.

Jika kamu adalah seseorang yang tidak memiliki ketekunan tinggi, tidak tertarik dengan riset yang mendalam, dan tidak memiliki semangat untuk mencari kebenaran, maka kamu tidak cocok menjadi peneliti di lembaga penegak hukum.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Peneliti di lembaga penegak hukum adalah bahwa mereka hanya bekerja di belakang layar dan tidak terlibat dalam proses penegakan hukum yang sebenarnya.

Ekspektasi umum adalah bahwa Peneliti di lembaga penegak hukum hanya melakukan riset dan memberikan laporan kepada instansi terkait, namun kenyataannya mereka juga terlibat langsung dalam komunikasi dengan petugas penegak hukum lainnya.

Salah satu perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Pengacara, adalah bahwa Peneliti di lembaga penegak hukum lebih berfokus pada penelitian, analisis data, dan menyusun informasi yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan hukum, sedangkan Pengacara lebih berfokus pada mewakili klien mereka di pengadilan dan memberikan bantuan hukum langsung.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum
Kriminologi
Ilmu Forensik
Sosiologi
Psikologi
Ekonomi
Politik Internasional
Hubungan Internasional
Studi Keamanan
Komunikasi Penegakan Hukum

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KEJAGUNG)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Badan Intelijen Negara (BIN)
Direktorat Jenderal Imigrasi (DITJEN IMIGRASI)
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DITJEN BEA CUKAI)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI)