Pengelola Program Pembinaan Hukum Dalam Organisasi Masyarakat

Pekerjaan ini menjalankan tugas pengelolaan dan koordinasi program-program yang bertujuan memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum di dalam suatu organisasi masyarakat.

Tanggung jawab utamanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembinaan hukum, seperti workshop dan pelatihan hukum, serta pengembangan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pekerjaan ini membutuhkan kemampuan dalam membangun kerjasama dengan stakeholder, seperti pihak internal organisasi, institusi hukum, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengelola program pembinaan hukum dalam organisasi masyarakat?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan sebagai Pengelola program pembinaan hukum dalam organisasi masyarakat adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum, memiliki kemampuan analisis yang baik, serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak terkait.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang pengelola program pembinaan hukum juga perlu memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dalam mengoordinasikan tim kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Jika kamu tidak memiliki keahlian dalam hukum, kurang memiliki ketekunan untuk melakukan pembinaan yang berkelanjutan, dan tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi pengelola program pembinaan hukum dalam organisasi masyarakat adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan hukum kepada anggota masyarakat, padahal sebenarnya tugas mereka meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program hukum.

Ekspektasi yang salah adalah menganggap bahwa profesi ini dapat dengan mudah mempengaruhi perubahan perilaku dan pemahaman hukum masyarakat, padahal kenyataannya perubahan ini membutuhkan waktu, komitmen, dan kerja keras dari semua pihak terlibat.

Perbedaannya dengan profesi terkait, seperti pengacara atau hakim, adalah bahwa pengelola program pembinaan hukum fokus pada aspek pencegahan dan edukasi hukum, sementara pengacara atau hakim berperan dalam penegakan hukum dan proses peradilan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Hukum atau Fakultas Hukum
Studi Pembangunan atau Pengembangan Masyarakat
Administrasi Publik atau Administrasi Negara
Kriminologi
Sosiologi
Psikologi
Ilmu Politik atau Hubungan Internasional
Manajemen Sumber Daya Manusia (HRM)
Komunikasi atau Studi Media
Pendidikan atau Psikologi Pendidikan.

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
Perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Organisasi Nirlaba yang berfokus pada pembinaan hukum dalam masyarakat.