Penyunting Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai Penyunting Kebijakan Publik melibatkan revisi dan penyempurnaan teks kebijakan publik yang telah disusun.

Tugas utama meliputi analisis, evaluasi, dan penulisan ulang dokumen kebijakan publik agar lebih jelas, lengkap, dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan publik.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan tim kebijakan publik lainnya dan mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan yang disusun memiliki dampak yang positif bagi masyarakat.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penyunting Kebijakan Publik?

Seorang yang cocok untuk menjadi seorang Penyunting Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan publik dan mampu menganalisis dengan baik. Kemampuan menulis yang baik dan tajam juga menjadi faktor penting dalam pekerjaan ini.

Jika kamu kurang memiliki keahlian dalam analisis kebijakan, kurang peka terhadap dinamika sosial dan politik, serta tidak tertarik dalam pembuatan kebijakan publik, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai Penyunting Kebijakan Publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi tentang profesi Penyunting Kebijakan Publik sering kali mengira bahwa tugasnya hanya sebatas mengedit atau memperbaiki redaksi kebijakan publik, padahal sebenarnya mereka juga harus melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan tersebut.

Realita profesi Penyunting Kebijakan Publik lebih kompleks daripada yang diharapkan. Selain memperbaiki redaksi, mereka juga perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kebijakan publik dan memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dan kepentingan publik.

Bedanya, dengan profesi yang mirip seperti Editor atau Penyunting Buku, Penyunting Kebijakan Publik fokus pada mengedit dan menyempurnakan kebijakan publik yang memiliki dampak langsung dan besar terhadap masyarakat. Mereka juga perlu memahami regulasi pemerintah dan prosedur pembuatan kebijakan yang kompleks.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Administrasi Publik
Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Hukum
Komunikasi Politik
Sosiologi
Studi Internasional
Kebijakan Publik
Jurnalistik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian/Lembaga Pemerintah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Perusahaan Swasta di sektor minyak dan gas
Perusahaan Swasta di sektor energi terbarukan
Perusahaan Swasta di sektor perbankan dan keuangan
Perusahaan Swasta di sektor telekomunikasi
Perusahaan Swasta di sektor industri manufaktur
Perusahaan Swasta di sektor teknologi informasi dan komunikasi
Perusahaan Swasta di sektor pertanian dan perkebunan
Organisasi non-pemerintah (LSM) di berbagai bidang kebijakan publik.