Penyusun Anggaran Publik

Pekerjaan sebagai penyusun anggaran publik melibatkan perencanaan dan pengelolaan alokasi dana untuk kegiatan pemerintah.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data keuangan, melakukan analisis kebutuhan, dan membuat proyeksi anggaran untuk mendukung kegiatan pemerintah.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai departemen dan lembaga pemerintah untuk memastikan anggaran yang disusun sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penyusun anggaran publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Penyusun Anggaran Publik adalah seorang yang memiliki pengetahuan luas tentang keuangan publik dan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan anggaran.

Selain itu, orang yang cocok untuk pekerjaan ini juga harus memiliki kemampuan analitis yang tinggi untuk mengolah data dan membuat keputusan yang tepat dalam mengalokasikan dana publik.

Seseorang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang tidak tertarik dengan analisis anggaran, kurang teliti dalam mengumpulkan data keuangan, dan tidak memiliki keahlian dalam merencanakan alokasi dana secara efisien.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi miskonsepsi tentang penyusun anggaran publik adalah bahwa mereka hanya perlu menghitung angka-angka secara matematis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan kebijakan yang kompleks.

Realitanya, penyusun anggaran publik harus melibatkan banyak pemangku kepentingan dan berurusan dengan kompromi politik untuk mencapai kesepakatan tentang alokasi dana yang adil dan efektif.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti akuntan, adalah bahwa penyusun anggaran publik tidak hanya fokus pada pembukuan dan pelaporan keuangan, tetapi juga membawa perspektif kebijakan dan mempengaruhi arah kebijakan publik melalui pengalokasian anggaran yang tepat.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ekonomi Pembangunan
Keuangan Negara
Akuntansi
Manajemen Keuangan
Administrasi Publik
Perencanaan Pembangunan
Studi Kebijakan Publik
Manajemen Risiko
Keuangan Internasional
Studi Pembangunan Daerah

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pemerintah Kota Jakarta
Pemerintah Kabupaten Bandung
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Kota Surabaya
Otoritas Jasa Keuangan
Pemerintah Kota Medan
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemerintah Kota Palembang